Tolak Upah Murah, Aliansi Gastum Akan Datangi Pemprov Jatim

Perwakilan buruh dari aliansi gerakan tolak upah muran (Gastum) akan mendatangi kantor Pemprov Jatim, Senin (31/10/2016).

“Intinya kami datang ke sana untuk memperingatkan pemerintah, rezim Jokowi Presiden ini jangan mempermainkan buruh,” kata Pujianto Ketua DPW FSPMI Jawa Timur pada Radio Suara Surabaya.

Kata Pujianto, ada 16 serikat pekerja yang menolak UMP yang akan diterapkan pemerintah.

“Upah itu ditetapkan tentunya harus ada azaz manfaat. Kalau UMP itu tidak ada manfaatnya bagi provinsi yang memiliki UMK,” ujar dia.

Dampak penerapan UMP itu, kata dia, melanggar UU karena di provinsi yang sudah ada kabupaten/kotanya maka UMP tidak diperlukan lagi. UMP sebagai upaya penyelundupan hukum bagi pemerintah untuk melindungi pengusaha yang tidak mampu menerapkan UMK.

“Kita akan menginap di jalan-jalan dan tidak akan pulang sampai Pemprov tidak jadi menerapkan UMP,” katanya. (dwi)