Mahfud MD Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mengingatkan kepada Joko Widodo (Jokowi) calon Presiden terpilih untuk tidak mengembalikan RUU Pilkada ke DPR. Pasalnya, ada risiko yang bisa merugikannya.
“Jika itu dilakukan, maka akan membuka peluang impeachment bagi dirinya,” ujar Mahfud melalui akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (30/9/2014).
Mahfud mengaku kaget dengan saran dari Yusril Ihza Mahendra pakar hukum tata negara agar SBY Presiden tidak perlu menandatangani RUU Pilkada, dan kemudian Jokowi mengembalikan RUU Pilkada ke DPR.
“Kalau Jokowi mengembalikan RUU itu ke DPR, bisa jadi masalah serius. Misalkan DPR menolak pengembalian itu, terjadi konflik tolak tarik,” lanjut kicauan Mahfud.
Konflik itu, dinilai Mahfud bisa memancing sengketa kewenangan ke MK. DPR bisa berdalil Presiden menggunakan kewenangan dengan melanggar hak konstitusional DPR. Dan, sengketa di MK pasti ada yang menang dan kalah.
“Kalau DPR menang, bisa dipakai alasan untuk proses impeachment karena pengkhianatan. Negara bisa gaduh,” ujarnya lagi.
Tapi kalau presiden yang menang, pada masa-masa berikutnya gantian DPR yang tak mau mengirim RUU yang sudah disepakati, sehingga dikawatirkan UU yang sudah disahkan tidak bisa diundangkan.
“Bisa jadi juga semua kebijakan yang perlu persetujuan DPR nanti diganjal di DPR, sehingga pemerintahan jadi stagnan. Situasi seperti ini sungguh mengerikan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, jika SBY tidak mau tandatangan tidak apa-apa, begitu juga dengan Jokowi. Tapi Jokowi jangan memberi umpan dengan mengembalikan RUU Pilkada ke DPR.
Sementara itu, Julian Aldrin Pasha Jubir kepresidenan menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mencari solusi terbaik terkait UU Pilkada yang telah disetujui DPR.
“Presiden akan mencari solusi terbaik terhadap sistem pilkada tidak langsung oleh DPRD yang telah diputuskan DPR,” tutur Julian, Selasa (30/9/2014) dini hari.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
