BI Harus Bisa Jalin Kerjasama dengan Pemerintah

Bank Indonesia harus bisa menjadi bank sentral yang bisa menjalin kerjasama baik dengan Pemerintah. Sehingga kebijakan moneter yang menjadi tanggung jawab BI bisa sejalan dengan kebijakan ekonomi yang disusun oleh pemerintah guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Pernyataan ini disampaikan Mukhamad Misbakhun anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) DPR RI menanggapi Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 di Assembly Hall JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015) malam.

Selama ini, kata Misbakhun, ada kesan kuat pimpinan tertinggi di BI memiliki pemahaman yang sempit dalam memaknai pengertian independensi bank sentral yang ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Menurutnya, hal itu tidak boleh terus berjalan karena jadinya menempatkan institusi BI seperti sebuah negara di dalam negara.

“Bank Indonesia harus menyadari bahwa Bank Indonesia tidak berada di ruang hampa, sehingga tidak perlu memperhatikan pola hubungan dengan lembaga terkait lainnya. Bank Indonesia itu ada di Indonesia, bukan milik orang lain,” tegas Misbakhun, Rabu (25/11/2025).

Dia juga menilai para gubernur BI harus makin fokus dalam bekerja dengan harus makin kuat dalam menjalankan tugas utamanya. Yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas inflasi.

Dia menegaskan BI perlu segera mengkaji ulang prosedur kerja dalam mengelola cadangan devisa yang digunakan menjaga stabilitas nilai rupiah.

Misbakhun mengingatkan itu karena elite BI saat ini sudah menguras cadangan devisa negara yang tinggal USD100,2 miliar. Dan kurs rupiah masih dalam kisaran Rp13.700, sehingga membuat kredibiltas BI semakin diragukan banyak pihak dalam menjalankan tugasnya.

“Itu sebabnya, muncul keprihatinan, bahwa selama ini ada operasi moneter yang tidak transparan dan banyak terjadi benturan kepentingan. Ini perlu diuji dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” terang politikus Golkar itu.

Selain itu, Misbakhun juga mengritik tata kelola dan proses bisnis di BI yang perlu banyak pembenahan. Menurut dia, jangan sampai praktek yang selama ini berjalan terus dipertahankan.

“Saat ini, banyak kegiatan pekerjaan yang melibatkan pihak swasta dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Pegawai Bank Indonesia. Praktek tidak sehat tersebut seharusnya tidak boleh terjadi lagi di Bank Indonesia,” pungkasnya.(faz/iss/ipg)