Mendagri Siapkan Antisipasi Terkait Potensi Konflik Pemilu

Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri menyiapkan langkah antisipasi terkait kemungkinan dan potensi konflik atas pelaksanaan pemilu.

“Ya itu sosialisasi, jangan sampai yang kalah tidak menerima putusan MK. Mereka kan tidak paham, tahapan-tahapan hukum harus dipahami,” kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait upaya mengantisipasi konflik-konflik yang mungkin muncul menjelang tahun politik.

Pemetaan wilayah rawan konflik pun dilakukan secara sinergi termasuk dengan Bawaslu dan Kemenkopolhukam.

Ia menegaskan, pemerintah optimistis karena KPU, Bawaslu, Kepolisian, BIN dan TNI terus bekerjasama mengamankan pemilu. Pilkada serentak sebelumnya pun dapat berjalan lancar.

“Memang ada satu-dua yang bermasalah, tapi enggak apa. Ini menarik karena pilkada serentak tahun depan itu ada 171 yang beraroma pemilu legislatif dan pilpres sehingga masing-masing instansi terkait memetakan secermat mungkin,” katanya.

Mendagri menyatakan fokus ke tingkat partisipasi pemilih yang meningkat. “Pada 2015 itu ada 70 persen, 2016 jadi 74 persen, kami harap 2018 itu 78 persen. Kedua, harus dilawan juga politik uang, itu akan merusak demokrasi kita, mengganggu pencarian tokoh yang amanah,” katanya.

Ia juga menegaskan semua pihak harus berani menindak jangan sampai terjadi kampanye yang bersifat ujaran kebencian, SARA, hingga merusak persatuan dan kesatuan.

“Secara keseluruhan kami optimistis karena KPU pun sudah berpengalaman, Bawaslu juga, dari aturan-aturan PKPU juga enggak ada yang menyimpang dari UU yang ada. Kami cukup optimistis. Yang penting, partisipasi meningkat, tak ada politik uang, dan tak ada ujaran kebencian,” ujarnya.

Terkait peta atau titik rawan konflik, Tjahjo menegaskan, relatif tidak ada masalah lagi namun beberapa wilayah perlu perhatian khusus seperti Papua.

Papua, menurut dia, perlu ada sosialisasi yang lebih besar agar tidak terjadi konflik yang meluas.

“Daerah lain, saya rasa, enggak ada masalah meski Jawa itu padat penduduk, Sumsel juga. Konsentrasi di Papua saja,” katanya.(ant/den)