Kongres Nasional Perempuan: Syarat Pengembangan Kepemimpinan Harus Berbasis Keadilan Gender

Kongres Nasional Perempuan 2023 mengusulkan kebijakan yang adil gender dan bebas kekerasan terhadap perempuan sebagai syarat krusial pengembangan kepemimpinan perempuan.

Hal itu disampaikan Suryani Estati Sudibyo dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika DKI Jakarta saat membacakan rekomendasi Kongres Nasional Perempuan 2023 di Semarang, Sabtu.

Oleh sebab itu, sebut dia, Kongres Nasional Perempuan ingin negara memberikan ruang partisipasi aktif bagi perempuan di setiap penyusunan kebijakan.

“Negara diminta mendorong penerbitan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang melindungi dan mengakomodasi hak-hak dasar perempuan berbasis pengalaman dan kebutuhan perempuan,” katanya dilansir Antara, Sabtu (26/8/2023).

Dia berpendapat pemerintah juga wajib mengakomodasi hak perempuan secara sistematis dan multisektor dengan menyediakan peluang untuk posisi strategis bagi kader perempuan.

Gerakan perempuan untuk memastikan hak perempuan terpenuhi dilakukan dengan berpartisipasi aktif dan substantif dalam setiap perencanaan kebijakan.

Selain itu, sambung dia, strategi dan mekanisme advokasi diintegrasikan ke dalam sistem.

Gerakan perempuan, menurut dia, juga melakukan pengawasan untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kapasitas yang dapat melakukan kerja-kerja kreatif.

Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Umum Kongres Nawal Arafah Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah. (ant/bnt/ipg)