Indonesia Ajak Dunia Bangun Tata Kelola AI yang Adil dan Inklusif Lewat Forum UNESCO

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengupayakan langkah kolaborasi bersama mitra regional dan internasional dalam rangka pengembangan kecerdasan artifisial (AI).

Nezar Patria Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) saat mewakili Indonesia dalam acara 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, menyampaikan bahwa Indonesia telah mengembangkan Strategi Nasional AI sejak tahun 2020 melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan secara luas.

“Kolaborasi internasional dan regional sangat penting agar pengembangan AI tidak hanya mengedepankan inovasi, tetapi juga menjamin keadilan, keterjangkauan, dan manfaat bersama, khususnya bagi negara-negara Global South,” ujar Nezar dalam keterangan resminya, Rabu (25/6/2025), seperti dikutip Antara.

Nezar mengatakan, Indonesia mendorong tiga langkah kolektif yang dapat menjadi agenda bersama komunitas internasional. Pertama yaitu pembentukan platform multistakeholder untuk harmonisasi standar etika dan kebijakan tata kelola AI.

Kedua, penguatan kerangka kerja berbagi pengetahuan antarnegara kawasan selatan (south-south cooperation), dan ketiga adalah penerapan sistematis penilaian dampak etika dalam setiap inisiatif AI lintas negara.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia tengah membangun ekosistem SDM digital dengan target mencetak sembilan juta talenta digital, termasuk profesional di bidang AI pada 2030.

Pembaruan kurikulum pendidikan untuk menyertakan literasi dan etika AI juga tengah dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Dalam sesi tingkat tinggi bertema “Fostering Global Dialogue on AI for a Collective Future”, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola kecerdasan artifisial (AI) yang inklusif, etis, dan berpihak pada kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, partisipasi aktif Indonesia dalam forum ini mencerminkan peran strategis negara dan masyarakat luas dalam mendorong tata kelola AI global yang berlandaskan prinsip etika universal namun responsif terhadap konteks lokal. (ant/ham/faz)