Pensiunan PT Pos Indonesia Kembali Unjuk Rasa Tuntut Pencabutan Aturan yang Dinilai Merugikan

Sekitar 500-an orang pensiunan pekerja PT Pos Indonesia, hari ini, Selasa (8/7/2025), kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Tuntutan utama para demonstran yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia itu adalah pencabutan Keputusan Direksi (KD) PT Pos Indonesia Nomor 21 Tahun 2025.

Keputusan Direksi PT Pos Indonesia tersrbut dinilai merugikan karena menghilangkan empat benefit para pensiunan, yaitu Tunjangan Pangan, Tunjangan Perbaikan Penghasilan, Sumbangan Iuran BPJS Kesehatan, dan Sumbangan Duka.

Pantauan suarasurabaya.net, di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, massa mulai berkumpul di Gedung Kantor Pos Ibu Kota atau kantor pos pusat pukul 07.00 WIB.

Sekitar pukul 08.30 WIB, mereka mulai long march menuju area Monas sambil membawa spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

Sepanjang jalan, perwakilan massa juga menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang berjalan pelan di depan barisan demonstran.

Sarutomo salah seorang Pensiunan PT Pos Indonesia dari daerah Pati, Jawa Tengah mengatakan, hari ini adalah aksi besar yang ketiga kalinya dilakukan bersama rekan-rekannya sesama pensiunan.

Dia berharap, Direksi PT Pos Indonesia mendengarkan keluhan para pensiunan yang rata-rata sudah lanjut usia, dan segera mencabut Keputusan Direksi Nomor 21 Tahun 2025.

“Poin yang paling pokok kami menuntut supaya KD 21 yang merampas beberapa hak-hak pensiunan pegawai PT Pos Indonesia dicabut. Kami para pensiunan ini (pemasukkannya) sudah sangat minim, jauh di bawah UMR. Semoga jeritan kami ini didengarkan oleh Direksi PT Pos Indonesia,” ujarnya kepada suarasurabaya.net.

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban aksi, aparat keamanan gabungan dari unsur Polri dan TNI bersiaga di sekitaran lokasi.

Sebelumnya, Kamis (5/6/2025), Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI melakukan audiensi dengan perwakilan Pensiunan PT Pos Indonesia, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Audiensi yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI dan dihadiri perwakilan fraksi-fraksi partai politik parlemen itu berupaya mencari solusi permasalahan para pensiunan PT Pos Indonesia.

Dalam keterangannya sesudah audiensi, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR bakal berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Danantara, dan Direksi PT Pos Indonesia untuk menyelesaikan persoalan yang ada.(rid/iss)