Pemprov Jatim dan Satgas Pangan Mulai Operasi Pengawasan Beras Oplosan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Satgas Pangan mulai melakukan operasi pengawasan di sejumlah pasar untuk mengantisipasi peredaran beras oplosan di masyarakat.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim menyatakan, isu beras oplosan menjadi atensi khusus bagi pemerintah karena sangat merugikan masyarakat.

“Ini akan menjadi atensi yang sangat khusus, sangat fokus dari Satgas Pangan,” kata Emil, Sabtu (19/7/2025).

Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim akan memulai investigasi menguak peredaran beras oplosan di bawah komando Satgas Pangan.

Kemudian waktu ditanya apakah sudah ada temuan beras oplosan di Jatim, Emil menyebut hal itu merupakan kewenangan Satgas Pangan yang mengungkapnya.

“Kita bekerja bersama untuk melakukan investigasi dan supervisi terhadap beras oplosan,” tegas Emil.

Wagub Jatim itu menyatakan, pengoplosan beras merugikan masyarakat dan sektor pertanian. Menurutnya, beras medium yang seharusnya terjangkau malah dioplos dan dijual sebagai beras premium.

“Konsumen kecil jadi kesulitan mendapatkan beras medium karena barangnya tidak ada,” ujarnya.

Selain itu konsumen yang membeli beras premium juga dirugikan karena kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang dibayar.

Kemudian sektor pertanian juga turut terdampak karena padi merupakan komoditas yang mendapatkan banyak subsidi dari pemerintah.

“Pemerintah sudah memberi subsidi besar untuk benih dan pupuk. Tujuannya agar petani sejahtera dan masyarakat mendapat harga terjangkau. Maka langkah efektif harus segera dilakukan untuk menyikapi ini,” tandasnya.(wld/bil/faz)