
Sekitar 3.200 anggota DPR RI dan DPRD periode 2024-2029 dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) seluruh Indonesia, Rabu (30/7/2025), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang dibuka secara resmi di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali.
Kegiatan itu menjadi bagian dari konsolidasi besar PDIP.
Acara pembukaan dimulai pukul 09.50 WITA dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PDI Perjuangan. Hening cipta dipimpin Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader.
Sementara pembacaan teks Pancasila dilakukan Emilia Julia Nomleni, Ketua DPRD NTT yang juga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur.
Puan Maharani Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Politik hadir memberikan pengarahan kepada seluruh peserta. Dalam pidatonya, Puan menekankan PDIP harus terus memperkuat kedekatannya dengan rakyat kecil dan anak muda.
Menurut Puan, PDIP dikenal sebagai partai wong cilik dan kaum muda, dan identitas itu harus terus dijaga melalui kerja politik yang konkret, bukan sekadar simbol atau retorika.
“Kita tidak cukup lagi hanya bermodalkan teriak ‘Merdeka!’, lalu berharap rakyat memilih PDI Perjuangan. Kita harus hadir dengan kerja nyata di semua tingkatan dan komunitas, dengan cara yang relevan dengan zaman dan budaya,” ujar Puan.
Dia juga mengingatkan kekuatan partai tidak hanya diukur dari jumlah kursi legislatif atau jabatan eksekutif, tapi dari soliditas internal partai, kesatuan visi, dan arah perjuangan yang jelas.
“Kita harus punya organisasi yang kuat dan solid, serta mampu bergerak bersama rakyat. Itulah kekuatan PDIP,” tegasnya.
Puan juga mendorong para kader untuk melakukan otokritik secara jujur dan terbuka. Menurutnya, sebelum mengkritik pihak luar, partai harus terlebih dahulu memperbaiki diri dari dalam.
Hal itu penting untuk menghadapi tantangan politik seperti pragmatisme pemilih, program populis, pencitraan di media sosial, dan serangan buzzer menjelang pemilu.
Bimtek akan berlangsung hingga Jumat, 1 Agustus 2025. Selama empat hari, para peserta akan dibekali materi strategis seperti penguatan peran fraksi, penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di tingkat daerah.(faz/rid)