
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjajaki pendataan anak-anak pekerja migran yang layak untuk bersekolah di Sekolah Rakyat, guna memastikan mereka memperoleh akses pendidikan demi masa depan yang lebih baik.
“Jadi memang salah satu concern kami juga adalah anak pekerjaan migran. Di mana karena keluarga mereka, ibunya mungkin atau ayahnya mungkin merantau ke luar negeri, bekerja di luar negeri,” kata Cristina Aryani Wakil Menteri P2MI selepas meninjau siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 6 Jakarta, Senin (11/8/2025) dilansir Antara.
Dia memastikan kementeriannya akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan kementerian terkait lainnya, untuk memetakan potensi penerimaan anak-anak pekerja migran ke dalam Sekolah Rakyat. Sehingga, manfaat program ini bisa dirasakan lebih luas.
Hal tersebut sejalan sebagaimana data KP2MI bahwa saat ini permintaan untuk tenaga kerja asal Indonesia di luar negeri mencapai 400 ribu orang per tahun, di antaranya sekitar 150 ribu orang yang sudah disalurkan secara aktif ke sejumlah negara tujuan.
“Pendidikan menjadi faktor kunci untuk memutus rantai kemiskinan di keluarga pekerja migran, agar mereka mempunyai harapan, mempunyai kesempatan untuk memiliki penghidupan yang lebih baik nantinya,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat yang digagas Prabowo Subianto Presiden tersebut dinilainya sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengisi kesenjangan akses pendidikan yang belum terjangkau program beasiswa, maupun bantuan lain.
Menurut dia, Sekolah Rakyat memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan fasilitas layak, sehingga mampu memotivasi anak-anak dari keluarga pada tingkat kesejahteraan terendah desil 1-2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk fokus pada pendidikan. (ant/ata/bil/ipg)