
Puan Maharani Ketua DPR RI memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan cepat dan strategis yang telah diambil Prabowo Subianto Presiden sejak awal masa jabatannya. Puan menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat.
Dalam pidatonya di Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Puan menyampaikan langsung penghargaan atas respon cepat Prabowo dalam menangani isu-isu penting nasional. Sidang tersebut turut dihadiri Prabowo Presiden.
“Presiden Prabowo menunjukkan komitmen terhadap kepentingan rakyat dengan merespons sejumlah isu strategis secara cepat. Kami di DPR RI mengapresiasi langkah-langkah ini,” ujar Puan.
Beberapa kebijakan yang disorot antara lain adalah pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas antara Aceh dan Sumatra Utara, serta kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak.
Puan menyebut kebijakan ini selaras dengan program Asta Cita yang menjadi visi pemerintahan Prabowo.
Meski mengapresiasi langkah cepat tersebut, Puan mengingatkan pentingnya perencanaan matang agar kebijakan yang diambil tidak bersifat reaktif semata.
“Respon cepat memang penting, tetapi akan lebih kuat bila lahir dari perencanaan yang terukur dan menjadi bagian dari kerja rutin pemerintahan,” tegasnya.
Puan juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat menangani berbagai persoalan rakyat lainnya dengan semangat yang sama: cepat, tepat, dan berpihak.
“Rakyat ingin pemerintah hadir menyelesaikan masalah yang berada di luar jangkauan mereka. Bukan hanya mendengarkan harapan, tapi juga mewujudkannya,” ucap mantan Menko PMK itu.
Dalam pidatonya, Puan juga mengingatkan soal pentingnya kesadaran dalam menjalankan kekuasaan. Ia menekankan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani, bukan menakuti rakyat.
“Pengambilan keputusan publik itu rumit, seperti cinta segitiga antara aspirasi rakyat, keterbatasan anggaran, dan aturan hukum. Tapi serumit apapun, selalu ada jalan keluar,” kata Puan dengan analogi yang menarik.
Lebih lanjut, ia menyinggung soal ketimpangan sosial yang masih terjadi. Puan menyebut banyak rakyat kecil yang terus bekerja keras meskipun hidup dalam keterbatasan, sementara ada segelintir orang yang justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi.
“Petani, buruh, guru, hingga tenaga kesehatan di pelosok negeri, mereka bekerja tanpa lelah. Tapi di sisi lain, ada yang memanfaatkan celah hukum untuk memperkaya diri secara tidak sah,” katanya.
Menyoroti praktik bisnis yang tak bertanggung jawab, seperti tambang ilegal, judi online, dan narkoba, Puan menyebut hal ini sebagai bentuk keserakahan yang merusak tatanan bangsa.
“Presiden Prabowo menyebutnya dengan istilah ‘serakahnomic’, yakni perilaku ekonomi yang dilandasi keserakahan dan tak lagi mengenal batas akal sehat maupun moral,” ungkapnya.
Menghadapi fenomena tersebut, Puan menilai diperlukan pendekatan menyeluruh lintas sektor politik, ekonomi, hukum, dan budaya serta komitmen kolektif seluruh elemen bangsa.
“Kita butuh transformasi nasional yang nyata, penegakan hukum yang adil, dan kerja sama semua pihak untuk memperkuat pondasi kebangsaan,” ujarnya.
Ia menutup pidatonya dengan optimisme bahwa bangsa Indonesia dapat menjawab tantangan zaman dan melangkah menuju negara yang lebih adil, berdaulat, dan sejahtera.(faz/ipg)