Jumat, 15 Agustus 2025

Presiden Sampaikan Nota Keuangan RAPBN 2026, DPR Minta Pemerintah Fokus pada Belanja Prioritas

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Puan Maharani Ketua DPR RI dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD RI di gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: istimewa

Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Jumat (15/8/2025), memasuki agenda kedua dengan penyampaian pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Puan Maharani Ketua DPR RI menyampaikan bahwa RAPBN 2026 disusun dengan memperhatikan dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, gangguan distribusi komoditas strategis, hingga terganggunya rantai pasok industri.

“Dampak dari pusaran kondisi dan situasi global yang tidak menentu itu tentu mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektor riil nasional, bahkan sampai ke pendapatan masyarakat di Indonesia,” kata Puan dalam pembukaan sidang paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Puan, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan fiskal 2026 yang adaptif terhadap situasi global tersebut.

“APBN adalah instrumen yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, menopang daya beli masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dan menjalankan pembangunan di segala bidang,” tegasnya.

Namun begitu, Puan menegaskan bahwa ruang fiskal APBN tetap terbatas. Ia mengingatkan pemerintah agar menetapkan skala prioritas yang tepat dalam pengalokasian anggaran.

“Kebutuhan belanja negara selalu lebih besar dibanding kemampuan pendapatan negara. Maka dalam keterbatasan ruang fiskal dan defisit yang ketat, pemerintah harus menetapkan belanja prioritas serta menjalankan kebijakan yang efektif dan efisien,” ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa selama satu tahun terakhir, pemerintah telah melakukan konsolidasi program antar kementerian dan lembaga, termasuk efisiensi anggaran untuk memastikan belanja negara lebih tepat sasaran.

Sidang paripurna tersebut menjadi momentum awal pembahasan RAPBN 2026 yang nantinya akan dikaji secara mendalam oleh DPR RI bersama pemerintah dalam waktu dekat.(faz/iss)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kecelakaan Mobil di Jembatan Suramadu, Kondisinya Ringsek

Kecelakaan Bus Tabrak Belakang Truk di KM 749 Tol Sidoarjo-Waru

Pajero Masuk Sungai Menur Pumpungan

Kecelakaan Truk Tabrak Gardu Tol di Gate Waru Utama

Surabaya
Jumat, 15 Agustus 2025
29o
Kurs