Menteri Hukum: BP Haji Diubah Jadi Kementerian setelah RUU Haji Disetujui
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:00 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi wacana peningkatan status Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“MUI siap bekerja sama, mendukung, dan memberikan suport untuk sukses penyelenggaraan haji dengan optimal, melalui fatwa-fatwa keagamaan terkait ibadah haji,” ujar Asrorun Niam Sholeh Ketua MUI Bidang Fatwa di Jakarta pada Senin (25/8/2025).
Dilansir dari Antara, Asrorun berharap dengan kehadiran Kementerian Haji dan Umrah akan menjamin umat Islam yang wajib haji dapat melaksanakan kewajiban secara baik, terpenuhi syarat rukun, serta terlayani sarana-prasarana untuk ibadah dengan baik.
Asrorun menekankan adanya sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dan MUI, khususnya dalam penyelenggaraan haji.
“Kementerian haji menyelenggarakan pelayanan haji, sementara MUI menetapkan fatwa-fatwa keagamaan terkait manasik haji yang jadi pedoman bagi kementerian,” katanya.
Ketua Umum Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA-IPNU) ini juga mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag).
Ia menilai koordinasi tersebut penting dilakukan terkait dengan pelaksanaan pembinaan jamaah haji, terutama pasca-pelaksanaan haji, terkait transformasi kelembagaan dan ketenagakerjaan.
“Walau bagaimanapun Kementerian Agama sebagai kementerian induk yang sebelumnya menyelenggarakan ibadah haji penting untuk koordinasi kelembagaan,” terangnya. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
