
Dody Hanggodo Menteri Pekerjaan Umum (PU) menghitung total kerugian akibat aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai hampir Rp900 miliar, dengan jumlah tertinggi di wilayah Jawa Timur.
“Biayanya total seluruh Indonesia, kemarin kami hitung, hampir sekitar Rp900 miliar,” ucap Dody ketika ditemui saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, di Jakarta, Selasa (2/9/2025) seperti yang dilaporkan Antara.
Dody menegaskan bahwa estimasi kerugian kerusakan infrastruktur tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas di seluruh Indonesia, termasuk gedung-gedung DPRD yang dibakar, gerbang tol, halte, dan lain-lain.
Ia memperkirakan provinsi dengan nilai kerugian tertinggi adalah Jawa Timur, melihat sejumlah infrastruktur yang dibakar, meliputi Gedung Negara Grahadi yang merupakan cagar budaya, Kantor DPRD Kota Kediri, dan lain-lain.
Selain Jawa Timur, Dody juga menyoroti kerusakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait pembakaran Kantor DPRD Makassar, pada Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu, (30/8/2025) dini hari.
“Kira-kira yang paling besar itu Jawa Timur dan Makassar,” tutur Dody.
Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat sesuai dengan arahan Prabowo Subianto Presiden untuk mendukung perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa, dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis presiden lainnya
“Kami menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kami, pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami. Arahannya Pak Presiden (Prabowo Subianto), ini kondisi tanggap darurat bagi PU,” kata Dody.
Gelombang demonstrasi besar-besaran berlangsung di berbagai kota di Indonesia menyusul meninggalnya Affan Kurniawan di tengah aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Prabowo Subianto Presiden menyerukan supaya masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah.
Di sejumlah wilayah, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Makassar, terdapat aksi pembakaran fasilitas umum seperti gerbang tol, halte, gedung pemerintahan, hingga cagar budaya.(ant/dis/lta/ham)