Pimpin Rakor Forkopimda Provinsi, Khofifah Bahas MBG hingga Darurat Narkoba

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim, di Grand City Surabaya.

Dalam rakor tersebut Khofifah membahas sejumlah isu dan permasalahan yang ada di Jawa Timur. Mulai dari makan bergizi gratis (MBG) hingga darurat narkoba yang telah dikategorikan sebagai extra ordinary crime.

Khofifah mengatakan, rakor ini bukan sekadar forum koordinasi rutin, tapi merupakan ruang strategis untuk memperkuat semangat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

Menurutnya, tanpa keamanan dan kerukunan, tidak akan ada investasi dan kesejahteraan.

Pada kesempatan itu, Khofifah mulanya menyoroti penguatan program Restorative Justice sebagai upaya penyelesaian persoalan hukum yang humanis dan berkelanjutan.

“Rumah restorative justice itu tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga solusi jangka panjang. Bupati dan wali kota sudah MoU dengan seluruh Kajari se-Jawa Timur, dan ini harus terus dikawal,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).

Kemudian, Khofifah mengingatkan seluruh pihak lebih aware terhadap ancaman narkoba yang dikategorikan extra ordinary crime.

“Kita tidak boleh underestimate terhadap persoalan narkoba, baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Rehabilitasi juga harus kita perkuat, termasuk menambah jumlah IPWL agar penanganan korban penyalahguna bisa lebih cepat dan manusiawi,” tegasnya.

Dalam paparannya, Khofifah menyampaikan kondisi demografi dan ekonomi Jawa Timur sebagai landasan penting menjaga stabilitas daerah.

Dia menjelaskan, saat ini Jawa Timur berpenduduk 42,08 juta jiwa dengan kontribusi 14,44 persen terhadap PDB nasional dan 25,36 persen perekonomian Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jatim Triwulan II Tahun 2025 mencapai 5,23 persen, melampaui nasional 5,12 persen.

Kemudian Gubernur Jatim mengupdate progres program-program nasional. Pertama terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur saat ini telah mencakup 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 3,5 juta penerima manfaat.

“Tapi,tetap harus kita kawal bersama dari aspek kebersihan, distribusi, dan pengawasan lapangan,” katanya.

Lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga disinggung dalam rakor. Khofifah bilang dari total 8.494 unit, sudah ada 395 unit yang aktif beroperasi.

Untuk percepatan program tersebut, Pemprov Jatim telah menerbitkan Kepetusan Gubernur (Kepgub) Nomor 100.3.3.1/330/013/2025 dan Peraturan Gubernur (Kepgub) Nomor 17 Tahun 2025.

Di forum yang sama, Akhmad Wiyagus Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III yang turut hadir dalam rakor itu menegaskan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan.

Menurutnya, Forkopimda bukan hanya bertugas pada aspek keamanan, tetapi juga menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.

Selain itu, Forkopimda juga diharapkan mampu menjaga harmoni sosial, termasuk dalam mengelola dinamika aspirasi masyarakat agar tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketertiban.

Terakhir, Wiyagus mengingatkan pentingnya memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa pemborosan dan kebocoran.

“Pemerintahan daerah harus berjalan efektif. Sinergi Forkopimda adalah ruang untuk menyelesaikan persoalan di daerah secara cepat, sistematis, dan terukur,” ucapnya.(wld/saf/rid)