Kemendagri Ingatkan Pemda Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk mengendalikan harga bahan pangan, usai terpantau merangkak naik karena tingginya permintaan seiring beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengendalian sangat diperlukan karena tingginya harga bahan pangan berisiko menaikkan inflasi.

Bima Arya Wakil Menteri Dalam Negeri menyebut, capaian inflasi nasional relatif terkendali di angka 2,86 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2025.

Dia merinci, inflasi provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Sumatra Utara di angka 4,97 persen, dan paling rendah terjadi di Provinsi Papua di level 0,53 persen.

Inflasi kabupaten/kota y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci mencapai 6,70 persen, dan paling rendah di Kota Bandar Lampung 0,43 persen. Sementara, terjadi deflasi 0,19 persen di Kabupaten Halmahera Tengah 0,19.

“Untuk inflasi nasional secara bulanan (month-to-month/m-to-m) mencapai 0,28 perdrn, naik dibandingkan September 2025,” kata Bima, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemda dalam Penyelenggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan Pemda pada Program Tiga Juta Rumah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, kenaikan inflasi disumbang dari harga emas yang belakangan terus naik karena situasi global. Selain itu, ada efek kenaikan harga bahan pangan seperti bawang merah, cabai merah, dan telur ayam. Namun, yang paling signifikan terhadap inflasi tetap disumbang oleh kenaikan harga emas.

“Emas adalah penyumbang utama inflasi pada Oktober. Namun, ada 12 daerah yang bahan pangannya mengalami kenaikan terutama telur ayam ras, karena suplai yang meningkat dari SPPG MBG. Jadi, artinya daerah harus memperbanyak suplai dan menggenjot produksi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bima meminta daerah yang mengalami kenaikan bahan pangan seperti telur ayam ras, karena meningkatnya permintaan efek dari operasional SPPG MBG, melalukan upaya peningkatan produksi, agar harga telur ayam ras tidak terlampau tinggi dan kembali terjangkau bagi masyarakat.

Wamendagri menyebut, terdapat 11 daerah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras yang harus segera diantisipasi, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Jombang, Kota Solok, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Pidie Jaya.

Di tempat yang sama, Amalia Adininggar Widyasanti Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, emas perhiasan telah mengalami inflasi secara tahunan selama 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022. Sejak Oktober 2025, inflasi emas perhiasan memiliki andil sekitar 0,68 persen.

“Inflasi emas perhiasan Oktober 2025 sebesar 52,76 persen dan andil inflasi 0,68 persen, merupakan inflasi tertinggi sejak 45 bulan berturut-turut sejak Februari 2022. Emas dianggap sebagai safe heaven, terpengaruh kondisi geopolitik dan geoekonomi global. Sisi inflasi di Indonesia harga yang diterima konsumen, sangat dipengaruhi fluktuasi perkembangan harga emas. Artinya, harga emas yang diterima konsumen, selaras dengan harga emas di pasar internasional,” katanya.

Di balik kenaikan harga emas, Amelia bilang terdapat kabar baik yang memperlihatkan keberhasilan pengendalian inflasi oleh TPID.

“Jika dicermati pada tingkat inflasi bulanan sebesar 0,28 persen, sebesar 0,21 persen disumbang oleh emas. Artinya, inflasi kita itu sebenarnya 0,7 persen jika dihitung tanpa kontribusi emas. Pengendalian inflasi kita cukup baik, dari sisi mengendalikan inflasi di luar komponen emas,” ungkapnya.

Amelia menambahkan, pengendalian inflasi sebaiknya fokus konsentrasi pada komponen yang bisa dikendalikan seperti bahan pangan dan komponen yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebab, untuk kendali harga emas berada di tingkat global yang diluar kendali Pemerintah.

“Tapi, jika kita bisa fokus pada komponen lain, yang berhasil kita kendalikan inflasi itu pada 0,7 persen,” tegasnya.

Berikutnya, Amelia memberi rekomendasi kepada pemda agar tetap fokus menekan harga beberapa komoditas, seperti beras, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam terutama di daerah yang mengalami kenaikan IPH, seperti Sumatera Barat, Papua Barat Daya, Papua Pengunungan Papua Tengah, Sulawesi Tenggara. (rid/ipg)