Polisi Sebut Aksi Demo Buruh pada Malam Natal 2025 Sudah dalam Pengendalian

AKBP Wibowo Kabag Ops Polrestabes Surabaya mengungkapkan bahwa aksi demo buruh yang terjadi pada malam Natal, Rabu (24/12/2025) lalu, sudah dalam pengendalian pihak kepolisian.

Untuk diketahui, dalam aksi demo tersebut, para buruh menutup sejumlah titik sebagai kekecewaan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim sehari sebelumnya.

Selain itu, karena tidak adanya perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang menemui buruh, maka mereka mengambil langkah menutup sejumlah jalan protokol.

Akibatnya, kemacetan terjadi di jalanan menuju pusat kota Surabaya. Terlebih, saat itu bersamaan dengan jam pulang kerja serta masyarakat yang hendak beribadah di gereja.

“Saat itu, kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tetap mengakomodir keinginan teman-teman buruh,” katanya, saat onair dalam program Semanggi Suroboyo, Jumat (26/12/2025).

Wibowo melanjutkan, untuk mengurai penumpukan kendaraan di satu titik, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk memberikan informasi terkait ruas jalan lain yang bisa dilalui kendaraan.

Mengenai penumpukan kendaraan imbas demo buruh, menurut Wibowo, ini sudah masuk dalam pengendalian pihak kepolisian.

“Kami lihat kemarin di lapangan bahwa aksi demo itu telah terjadi eskalasi. Sehingga, ketika telah terjadi eskalasi, kami dari pihak kepolisian hanya bisa melakukan negosiasi dan bukan pembubaran,” ungkapnya.

Wibowo melanjutkan, ketika pihak kepolisian memilih jalan untuk membubarkan massa, akan berpotensi aksi yang lebih chaos.

“Hitung-hitungan kami, kalau dibubarkan pasti akan chaos. Jadi, peristiwa kemarin itu sudah dalam pengendalian kawan-kawan kepolisian dan Pemkot. Kemacetan-kemacetan seperti itu adalah upaya terbaik. Dibandingkan dengan kalau misalnya membubarkan, akan jauh lebih chaos,” tambahnya.

Sebelumnya, Nuruddin Hidayat Wakil Sekretaris Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur memberi penjelasan penyebab massa aksi buruh memblokade Jalan Basuki Rahmat (Basra) selama sekitar dua jam sehingga lalu lintas di sekitar lokasi demo lumpuh pada malam Natal, Rabu (24/12/2025).

Nuruddin menjelaskan, aksi demo hingga blokade jalan terpaksa dilakukan buruh karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai tidak aspiratif terhadap masukan buruh terkait dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang disebut masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Diketahui, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP 2026 hanya sebesar Rp2.446.880,68. Sementara nilai KHL Jatim nilainya sebesar Rp3.575.938. Penghitungan nilai KHL tersebut sesuai dengan data Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik (BPS) bukan dari pihak buruh.

Di sisi lain, permintaan audiensi dengan Gubernur Jatim hingga malam hari kemarin tak kunjung direalisasikan sehingga para korlap memutuskan untuk melakukan aksi di Jalan Basra.

“Ini yang mendasari kami meluapkan kekecewaan pada Gubernur dengan memblokir, itu dari gerakan teman-teman di Korlap. Audiensi sampai semalam enggak ada, kita berharap UMP bisa mendekati KHL,” ujar Nurudin saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Kamis (25/12/2025).

Sebelum melakukan aksi sejak Senin hingga Rabu tersebut, Nurudin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dan dialog dengan Pemprov Jatim namun berujung kebuntuan.

Menilai pemerintah gagal dalam mengakomodasi kepentingan pekerja, serikat buruh akhirnya memutuskan melakukan aksi selama tiga hari seiring dengan jadwal penetapan UMP dan UMK Jatim 2026.

Nurudin juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat secara luas dalam aksi demo kemarin malam. Ia menjelaskan pihak buruh tidak memiliki pilihan lain untuk meningkatkan daya tawar pada pemerintah selain turun ke jalan.

“Sebelum demo, kami sudah melakukan dialog dengan Gubernur, tapi pemerintah gagal akhirnya kami menggunakan aksi massa. Kami mohon maaf sekali merugikan warga pengguna jalan umum. Bagi kami tidak ada pilihan untuk meningkatkan daya tawar pada pemerintah,” ungkapnya.(kir/faz)