DPRD Surabaya Dorong Penuntasan 239 Ribu KK DTSEN Tak Ditemukan

DPRD Kota Surabaya mendorong penuntasan 200 ribuan Kepala Keluarga (KK) Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tidak ditemukan, mengingat Kota Surabaya jadi percontohan nasional.

Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya merinci, ada 239.277 KK yang masuk kategori tidak ditemukan.

“DPRD mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh ASN sebagai petugas surveyor DTSEN. Ini kerja lapangan yang melelahkan dan penuh tantangan,” ujarnya usai rapat kerja bersama pemkot di DPRD Kota Surabaya, Rabu (14/1/2026).

Menurutnya, kategori itu bukan hanya karena kelalaian petugas, tapi dipengaruhi kondisi sosial masyarakat perkotaan yang dinamis.

“Definisi tidak ditemukan ini harus dipahami secara utuh. Artinya warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali oleh surveyor, tetapi tidak dapat ditemui di alamat sesuai data. Selain itu, ada juga warga yang sudah pindah atau bermigrasi ke kecamatan lain di wilayah Kota Surabaya maupun ke luar kota Surabaya,” jelasnya.

Persoalan itu tak boleh dibiarkan mengingat Surabaya pilot project nasional dalam pendataan sosial ekonomi terpadu.

“Program ini juga mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur. Bahkan, Ibu Gubernur meminta agar pendataan DTSEN dilakukan secara serentak di 37 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai daerah percontohan atau starter,” ungkapnya.

Menurutnya, perlu intervensi lintas sektor agar pendataan bisa segera dituntaskan.

“Karena Surabaya menjadi contoh, maka penyelesaian data ini harus melibatkan semua pihak, termasuk DPRD. Jangan sampai kabupaten atau kota lain justru bisa menyelesaikan pendataannya lebih cepat dari pada Surabaya,” tegasnya.

Dalam evaluasi yang berlangsung internal, Komisi A DPRD Surabaya juga menyoroti metode pendataan yang digunakan perlu dikaji ulang jika masih sepenuhnya mengandalkan ASN sebagai surveyor lapangan.

“Ke depan perlu dievaluasi. Apakah metode survei masih efektif jika hanya melibatkan ASN. Harus ada diskresi atau fleksibilitas metode, terutama untuk warga yang bermukim di wilayah pemukiman premium dan kawasan spesifik,” paparnya lagi.

“DPRKPP harus melibatkan APERSI dan REI Surabaya agar mendorong anggotanya, para pengembang dan pengelola perumahan dan juga apartemen di Surabaya untuk memfasilitasi tim surveyor dalam melakukan pendataan warganya,” imbuhnya lagi.

Ia juga mendorong pendekatan yang berbeda untuk survei di kawasan perumahan menengah ke atas maupun apartemen, dengan permukiman padat penduduk.

“Karakteristik warganya berbeda. Aksesnya terbatas, sistem keamanannya ketat, sehingga butuh metode dan pendekatan khusus,” tambahnya.

Pemkot perlu jemput bola terhadap warga yang terdata tidak ditemukan dengan melibatkan aktif perangkat kewilayahan mulai dari RT dan RW.

“RT dan RW ini ujung tombak di lapangan. Mereka paling memahami kondisi warganya, siapa yang pindah, siapa yang masih tinggal, dan siapa yang memang sulit ditemui. Kalau ini dilibatkan secara aktif, saya yakin data DTSEN bisa lebih cepat dan lebih akurat,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Kota Surabaya terpilih jadi percontohan data pembangunan nasional melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya memastikan Pemkot Surabaya memiliki sistem pendataan yang mampu memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian dan valid di tingkat Rukun Warga (RW).

“Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” ujarnya saat penandatanganan MoU di di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, pada Rabu (21/5/2025) lalu. (lta/ham)