Senin, 16 Februari 2026

4.113 Pekerja Migran Asal Jawa Timur Siap Diberangkatkan Tahun Ini

Laporan oleh Wildan Pratama
Bagikan
Seorang petugas saat memberikan layanan informasi kepada calon PMI di Kantor BP3MI Jatim di Surabaya, Senin (16/2/2026). Foto: Wildan suarasurabaya.net

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur mencatat, sebanyak 4.113 Pekerja Migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan tahun ini ke sejumlah negara tujuan.

Gimbar Ombai Helawarnana Kepala BP3MI Jatim mengatakan para PMI tersebut berasal dari Kabupaten Jember, Tulungagung, Banyuwangi, Ponorogo, hingga Madiun.

Sementara itu negara tujuan PMI masih didominasi Taiwan, Tiongkok serta Malaysia yang menyasar sektor pekerjaan non formal seperti asisten rumah tangga (ART).

“Untuk awal tahun ini PMI yang sudah mendaftar dan siap berangkat sebanyak 4.113 orang. Mereka kebanyakan dari Sidoarjo, Blitar, Jember, Tulungagung, Banyuwangi, Ponorogo, Malang, dan Madiun,” ucap Gimbar dikonfirmasi suarasurabaya.net, Senin (16/2/2026).

Hingga 2025 kemarin, jumlah PMI yang sudah berangkat ke negara perantauan mencapai 69 ribu orang. Namun Gimbar menyebut angka itu mengalami penurunan 10 ribu orang dibandingkan 2024.

Menurunnya angka PMI asal Jatim tersebut bukan dipicu oleh kurangnya minat bekerja di luar negeri. Namun karena ketatnya pengawasan prosedur pemberangkatan dari pemerintah.

Meski begitu, Gimbar mengatakan jumlah tersebut belum menggambarkan kondisi di lapangan karena masih masifnya keberangkatan PMI jalur tidak resmi.

Gimbar menjelaskan, kasus PMI nonprosedural banyak ditemukan di wilayah Madura serta kawasan Tapal Kuda. Mereka kerap menuju negara perantauan melalui jalur laut pelabuhan – pelabuhan tikus tanpa melalui mekanisme pemerintah.

Keberadaan keluarga calon PMI yang sudah tinggal di negara setempat menjadi salah satu faktor maraknya kasus nonprosedural.

​”Mereka berangkat secara tradisional melalui titik-titik yang tidak resmi. Ini berisiko tinggi karena mereka berangkat tanpa bekal keterampilan, akhirnya membuat mereka rentan jadi korban eksploitasi,” jelasnya.

Merespon maraknya kasus PMI ilegal, pemerintah terus berupaya melakukan perubahan paradigma keterampilan tenaga kerja melalui jalur pendidikan khususnya SMK.

Pemerintah mulai merancang program SMK Unggul untuk memberikan pelatihan bahasa dan sertifikasi kompetensi kepada calon tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar global.

Gimbar mengatakan, program ini menyasar calon PMI untuk bekerja di sektor formal seperti tenaga las, perhotelan, perawat, hingga manufaktur.

Selain itu pemerintah juga menjalin kerjasama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau pihak swasta yang berizin. Hingga saat ini sudah ada 80 persen PMI yang terserap.

​”Tujuannya bukan sekadar pergi ke luar negeri, namun menyediakan alternatif peluang di tengah sulitnya lapangan kerja daerah, dengan jaminan pelindungan dan kompetensi,” tandasnya. (wld/saf/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Rumah di Pengampon Surabaya

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Kecelakaan Bus Vs Truk Gandeng di Jembatan Suramadu

Surabaya
Senin, 16 Februari 2026
28o
Kurs