Kuota LPDP Dialihkan 80 Persen ke STEM, Akademisi Tegaskan Humaniora Bukan Ilmu Sampingan

Pemerintah menaikkan kuota beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM) dari 67 persen menjadi 80 persen pada tahun 2026 ini.

Kebijakan yang disebut sebagai langkah strategis untuk mendorong inovasi, industrialisasi, dan mempercepat transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045 itu, memiliki konsekuensi pada semakin ketatnya peluang bidang non-STEM.

Radius Setiyawan, Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) menilai, masih adanya kecenderungan negara dapam mengutamakan jurusan saintek daripada humaniora, tidak lepas dari sejarah panjang pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, dalam berbagai literatur seperti Sejarah Pendidikan Indonesia, sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda dirancang secara berlapis berdasarkan ras dan kelas sosial melalui sekolah seperti Europeesche Lagere School (ELS), Sekolah Dasar untuk orang eropa pada masa Hindia Belanda, Hogere Burger School (HBS), Sekolah Menengah Tinggi untuk kalangan Eropa dan elite pribumi, dan Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Sekolah Dasar berbahasa Belanda untuk pribumi terpilih. Akses pendidikan bagi warga lokal sangat terbatas dan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi kolonial.

“Kala itu, tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja administratif dan teknis untuk mendukung birokrasi kolonial,” katanya pada Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, pada masa pendudukan Jepang, orientasi pendidikan bahkan semakin utilitarian atau membentuk manusia agar “berguna” sesuai kebutuhan sistem dan ideologis. Dalam hal ini, pendidikan difungsikan untuk mobilisasi perang dan propaganda, bukan untuk membangun daya pikir kritis masyarakat, dan kebijakan pemerintah lebih mengutamakan jurusan tertentu yang punya kecenderungan sama dengan era kolonial.

“Sebagai bangsa yang dijajah dan dikuasai ratusan tahun, masyarakat kita masih punya pola pikir yang fungsional terhadap pendidikan. Kita terbiasa melihat pendidikan sebatas alat pemenuhan kebutuhan pasar,” ucapnya.

Paradigma itu, kata dia, akan sulit berubah jika pemerintah masih memandang fungsi pendidikan secara sempit dan konservatif yakni menekankan nilai praktis semata. Menurutnya, memandang jurusan tertentu lebih unggul dari yang lain adalah contoh dari kondisi itu.

Ia menegaskan, kebijakan yang terlalu mengunggulkan saintek berpotensi mempersempit peran strategis ilmu sosial dan humaniora.

“Pemerintah tidak boleh melihat jurusan humaniora sebagai ilmu sampingan belaka. Tanpa mendiskreditkan jurusan saintek, nyatanya jurusan sosial dan humaniora justru banyak melahirkan pemikir-pemikir kritis yang membentuk arah bangsa,” ucap alumni awardee LPDP tersebut.

Ia menekankan bahwa ilmu dalam rumpun saintek pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa kajian mendalam dari perspektif humaniora. Menurutnya, tantangan bangsa mulai dari kebijakan publik, transformasi digital, hingga persoalan etika dan kebudayaan membutuhkan pendekatan lintas disiplin.

“Dengan mengaplikasikan dua bidang ini secara bersamaan, solusi inovatif, kebijakan yang kolektif, hingga buah pemikiran yang holistik akan lebih mudah dicapai ketimbang hanya mengunggulkan salah satu bidang saja,” tuturnya.

Ia memandang, kebijakan kuota STEM dalam LPDP merupakan hal penting untuk percepatan pembangunan teknologi nasional, namun menurutnya perlu keseimbangan antara kemajuan sains dan penguatan nalar kritis melalui humaniora, sehingga tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga matang secara sosial dan kebudayaan.

“Kecakapan teknologi juga harus dibarengi dengan nilai-nilai kritis kebudayaan. Agar manusia tidak teralienasi di era kecepatan teknologi,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)