Rupiah Melemah hingga Rp17 Ribu per Dolar AS, Ekonom Ungkap Tiga Faktor Penyebab

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah hingga Rp17 ribu, pada Senin (9/3/2026). Kondisi itu, mencatatkan rekor terendah baru dalam sejarah Indonesia, yakni melampaui level terburuk saat krisis moneter 1998.

Romauli Nainggolan Pakar Ekonomi dari Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Ciputra (UC) Surabaya menjelaskan bahwa pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh oleh tiga faktor utama.

Faktor pertama adalah meningkatnya sentimen risiko global akibat konflik di Timur Tengah yang kembali memanas sejak akhir Februari lalu. Situasi geopolitik tersebut memicu ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Ini memang sudah diprediksikan oleh banyak pengamat ekonomi, cepat atau lambat akan tembus 17 ribu per satu dollar AS,” katanya saat dihubungi suarasurabaya.net pada Senin (9/3/2026).

Faktor kedua yang menekan rupiah adalah lonjakan harga minyak dunia yang kini menembus lebih dari 100 dolar AS per barel. Menurutnya, kondisi itu memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran 70 dolar AS per barel.

“Ada lonjakan harga minyak dunia, sementara asumsi makro APBN kita itu di kisaran 70 dolar US per barel, jadi memang ini membebani APBN,” ucapnya.

Sementara faktor ketiga adalah meningkatnya ketegangan geopolitik global yang turut memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pelemahan rupiah dan menguatnya dolar AS tersebut, menurutnya bisa berdampak langsung pada kenaikan biaya impor, khususnya impor minyak.

“Nah ini akan memicu kenaikan impor bahan baku yang lainnya,” ujar dosen dengan keahlian di bidang ekonomi makro, mikro, dan moneter tersebut.

Selain itu, ia menganalisa bahwa bayang-bayang kenaikan inflasi juga diperkirakan muncul lebih cepat, bahkan sebelum periode Lebaran. Hal tersebut berpotensi semakin menambah beban pemerintah, mengingat pembayaran impor dilakukan dalam mata uang dolar AS.

“Nah ini yang akan berdampak langsung adalah sektor riil, pelaku usaha yang menggunakan bahan bakunya dari impor,” ucapnya.

Sebagai upaya untuk merespons kondisi tersebut, ia mengatakan bahwa pemerintah dan otoritas moneter perlu bergerak secara paralel melalui kebijakan yang terkoordinasi.

Di sisi moneter, perlu melakukan intervensi di pasar keuangan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan substitusi impor, khususnya energi dan bahan baku industri agar tidak bergantung pada dolar.

Lebih lanjut, ia manyatakan bahwa pemerintah juga perlu melakukan kebijakan fiskal yang sungguh-sungguh dalam efisiensi anggaran APBN.

“Belanja komponen impor itu dievaluasi, atau dibeli secara bertahap,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Menghitung ulang anggaran, agar ada dana untuk membantu dana subsidi impor minyak,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)