Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang mengkaji langkah untuk efisiensi penggunaan BBM. Langkah ini diambil untuk menyikapi melonjaknya harga minyak akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
Terkait hal itu, Radio Suara Surabaya melakukan polling ke pendengar dengan tajuk, “Sudah Waktunya atau Belum, Indonesia Menerapkan Kebijakan untuk Menghemat BBM?”. Hasilnya, mayoritas masyarakat menilai sudah waktunya Indonesia menerapkan kebijakan untuk hemat BBM.
Polling ini diambil dari media sosial Instagram @suarasurabayamedia dan secara langsung lewat pesan serta telepon yang masuk saat program Wawasan Polling berlangsung, sejak pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.
Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya, Kamis (12/3/2026), respons pengakses Suara Surabaya sepakat untuk menghemat BBM.
Berdasar data dari pendengar Radio Suara Surabaya yang bergabung melalui telepon dan pesan WhatsApp, sebanyak 65 persen atau 49 pendengar menyatakan sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan untuk hemat BBM. Sedangkan 35 persen atau 26 pendengar mengaku belum saatnya.
Kemudian data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 84 persen atau 299 pengguna menyatakan sudah saatnya Indonesia menerapkan kebijakan untuk hemat BBM. Sedangkan 16 persen atau 57 pendengar mengaku belum saatnya.
Mengenai hal tersebut, Berly Martawardaya Dosen Ekonomi dan Pengamat Energi dan Mineral Universitas Indonesia menerangkan sepakat jika Indonesia melakukan penghematan energi. Tidak hanya itu, Berly juga berharap pemerintah bisa mempercepat transisi energi.
Berly menjelaskan, konflik global yang terjadi di Timur Tengah menimbulkan ancaman serius terhadap kapal tanker karena mudah menjadi target misil atau drone. Hal ini menyebabkan banyak negara di Asia dan ASEAN, termasuk Filipina, Myanmar, Bangladesh, Thailand, Pakistan, Korea, dan Tiongkok, melakukan upaya penghematan energi.
“Beberapa negara menerapkan kebijakan penghematan BBM untuk PNS atau ASN dengan memberlakukan Work From Home (WFH). Kemudian di Bangladesh dan Pakistan, mereka memilih menutup kampus dan memberlakukan belajar dari rumah. Tiongkok bahkan menghentikan ekspor minyak dari kilang-kilangnya sampai kondisi di Selat Hormuz membaik,” katanya, saat onair di Radio Suara Surabaya, Kamis (12/3/2026).
Di tengah kondisi yang serba tidak pasti, pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan minyak yang cukup digunakan untuk 25 hari. Kondisi ini, sama seperti yang dialami oleh Pakistan.
Selain itu, pemerintah juga dihadapkan dengan ancaman pasokan yang berdampak pada kenaikan harga minyak, paling baru mencapai 98 dolar AS per barel.
“Jika harga minyak terus tinggi, APBN Indonesia akan terbebani oleh subsidi dan kompensasi BBM, yang dapat melebihi batas 3 persen dari undang-undang keuangan negara. Hal ini juga dapat menyebabkan inflasi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga, Berly mengusulkan agar pemerintah juga mempertimbangkan skenario terburuk, terutama saat libur Lebaran yang meningkatkan konsumsi BBM untuk mudik.
Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah WFH atau pemotongan jam kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat transisi energi terbarukan, seperti yang telah dilakukan Tiongkok yang lebih dari 50 persen listriknya berasal dari energi terbarukan.(kir/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
