Iran dikabarkan tengah mempertimbangkan kebijakan baru berupa pungutan biaya bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.
Mengutip laporan media Iran, rancangan kebijakan itu mengusulkan penerapan tarif atau tol bagi kapal yang menggunakan jalur tersebut, termasuk untuk distribusi energi dan rantai pasok pangan global.
Dilansir Anadolu dari laporan kantor berita ISNA, Kamis (19/3/2026), seorang anggota parlemen di Teheran menyatakan bahwa negara-negara yang memanfaatkan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, seharusnya memberikan kontribusi kepada Iran.
“Negara-negara yang mendapatkan manfaat dari keamanan transit maritim di selat itu seharusnya membayar biaya dan pajak kepada Iran,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan Selat Hormuz sebagai “jalur aman” bagi aktivitas pelayaran internasional.
Rencana ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu. Konflik tersebut dilaporkan telah membuat sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei meninggal.
Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal ke sejumlah wilayah di kawasan, serta secara efektif membatasi akses di Selat Hormuz.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital bagi perdagangan energi global. Setiap harinya, sekitar 20 juta barel minyak melintas melalui jalur ini, atau setara dengan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, serta menjadi rute penting bagi distribusi gas alam cair (LNG).
Adapun jika kebijakan pungutan ini benar-benar diterapkan, dampaknya diperkirakan akan signifikan terhadap biaya logistik global dan harga energi dunia yang saat ini sudah berada dalam tekanan akibat konflik kawasan. (bil/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
