Menag Usulkan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun untuk Sekolah Keagamaan

Nasaruddin Umar Menteri Agama mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk memperkuat kesetaraan mutu pendidikan keagamaan di Indonesia. Tambahan dana itu akan diarahkan pada program strategis, mulai dari revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, bantuan buku tulis gratis, hingga penguatan Sekolah Unggul Garuda Transformasi.

“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta yang dilansir Antara, Minggu (6/4/2026).

Menurut Nasaruddin, pemerintah harus memberikan perhatian yang setara kepada seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah umum maupun sekolah berbasis keagamaan. Karena itu, usulan tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan, sekaligus memastikan hak anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak tanpa perbedaan perlakuan.

“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” kata dia.

Dari total usulan anggaran, Rp13,7 triliun direncanakan untuk revitalisasi satuan pendidikan dan Rp10,9 triliun untuk digitalisasi pembelajaran. Selain itu, Kementerian Agama juga mengusulkan anggaran Rp159 miliar untuk bantuan buku tulis gratis dan Rp22,9 miliar untuk Sekolah Unggul Garuda Transformasi.

Perbaikan sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus utama dalam usulan tersebut. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun akan menyasar 7.131 lembaga pendidikan, yang terdiri atas 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha. Menag menilai kondisi banyak bangunan madrasah saat ini masih membutuhkan pembenahan serius, sehingga dukungan anggaran dinilai mendesak.

Selain sarana pendidikan, Nasaruddin juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Saat ini, cakupan program tersebut di dua lembaga itu baru mencapai 10–12 persen, jauh di bawah sekolah umum yang diproyeksikan segera menembus 80 persen.

“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.

Ia menambahkan, pondok pesantren justru memiliki kesiapan yang kuat untuk menjalankan program MBG. Menurutnya, pola dapur mandiri dan kebiasaan makan bersama di pesantren membuat pelaksanaan program itu lebih aman dan efektif.

“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” ujarnya.

Menag berharap usulan tambahan anggaran itu dapat disetujui agar percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan keagamaan bisa berjalan lebih maksimal, inklusif, dan merata.(ant/iss)