Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemetaan dampak musim kemarau 2026 yang diprediksi akan berlangsung lebih panjang. Berdasarkan rilis BMKG kemarau di Jatim diprakirakan mulai bulan Mei di sebagian besar wilayah atau 56,9 persen.
Sedangkan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 70,9 persen wilayah. Kemudian periode kritis diprediksi akan terus meluas hingga mencapai 72,5 persen wilayah saat fase puncak.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengatakan, dampak kekeringan juga berimplikasi langsung terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Produktivitas lahan, terutama pada sawah tadah hujan, sangat rentan terhadap kondisi kemarau panjang. Dari hasil pemetaan, pada awal kemarau sekitar 56,2 persen lahan sawah akan terdampak, dan meningkat menjadi 76,7 persen atau sekitar 921 ribu hektare pada puncaknya.
“Durasi kemarau tahun ini diprediksi cukup panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di sejumlah zona musim. Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Kondisi ini menjadi tantangan serius mengingat total luas lahan baku sawah di Jawa Timur mencapai lebih dari 1,2 juta hektare.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menargetkan luas tambah tanam padi sebesar lebih dari 2,42 juta hektare pada tahun 2026, dengan beberapa daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Banyuwangi, hingga Jember menjadi wilayah dengan target tinggi.
Untuk itu Khofifah meminta semua pihak untuk bersiaga menghadapi fenomena ini karena menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Manajemen air menjadi penting, mitigasi kekeringan menjadi kunci utama dalam menjaga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Timur, khususnya pada periode kritis,” jelasnya.
Di sisi lain Gubernur Khofifah bilang bahwa kekeringan bukan hanya persoalan ketersediaan air, tapi juga menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kata dia, saat sumber air menurun dan vegetasi mengering, maka lahan menjadi sangat mudah terbakar dan menciptakan siklus bencana yang saling memperparah.
Untuk penanganan karhutla dan kekeringan tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan strategi terpadu.
Strategi penanganan karhutla tersebut antara lain pencegahan dini melalui sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), respon cepat melalui operasi darat dan udara, pemulihan pasca-bencana melalui rehabilitasi lahan dan penegakan hukum yang tegas.
Kemudian strategi mitigasi kekeringan lebih difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya air melalui waduk dan embung, penyusunan peta desa rawan kekeringan, distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor strategis dan fasilitas pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
“Saya harap Jawa Timur ini menjadi contoh, untuk Indeks Resiko Bencana Jawa Timur yang memulai untuk seluruh Indonesia. Mari anggaran pra bencananya diperbesar, mitigasi dan pencegahannya diperbesar,” tandasnya.(wld/kir/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
