KSP Klaim Program Tiga Juta Rumah Dongkrak Perekonomian RI

Muhammad Qodari Kepala Staf Kepresidenan mengeklaim, program 3 Juta Rumah mampu mendongkrak perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

Dia bilang, program itu tidak hanya difokuskan pada penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi nasional melalui efek berganda (multiplier effect) di berbagai sektor.

Menurut Qodari, program yang diinisiasi Prabowo Subianto Presiden tersebut dampak, karena menghubungkan sektor hulu hingga hilir dalam ekosistem ekonomi nasional.

“Sebagai sektor yang bersifat padat karya dan padat modal, pembangunan perumahan tidak berdiri sendiri. Eksekusi Program 3 Juta Rumah memicu reaksi berantai (chain reaction) dan multiplier effect yang menggerakkan roda ekonomi dari skala usaha mikro hingga korporasi besar,” ujar Qodari saat Konferensi Pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, pembangunan perumahan mendorong permintaan besar terhadap rantai pasok domestik. Tercatat 185 industri turunan terdampak langsung, mulai dari sektor semen, baja ringan, keramik, dan bahan bangunan lainnya.

Kemudian, industri furnitur, elektronik rumah tangga, desain interior, serta jasa keuangan melalui penyaluran KPR.

Selain itu, sektor konstruksi perumahan disebut efektif menyerap tenaga kerja dalam waktu relatif singkat. Setiap pembangunan satu unit rumah melibatkan rata-rata lima hingga tujuh pekerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang membuka peluang kerja ril bagi masyarakat seperti arsitek, insinyur, tukang bangunan, hingga pekerja sektor informal seperti pedagang di sekitar lokasi proyek,” katanya.

Lebih lanjut, Qodari menekankan perputaran ekonomi lokal juga meningkat seiring pembangunan perumahan. Pengembang cenderung menggunakan material dari produsen lokal untuk menekan biaya logistik. Sehingga, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Perputaran transaksi material dan jasa di tingkat lokal akan berdampak langsung pada peningkatan pajak daerah dan retribusi,” katanya.

Contoh konkret dari dampak tersebut terlihat pada program gentengisasi di Jatiwangi, yang menyerap puluhan ribu produk UMKM lokal sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah tetap memastikan program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat. Juga dapat mengatasi backlog (kekurangan jumlah) perumahan untuk sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, dan memperbaiki sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.

“Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Qodari.

Pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan melalui sejumlah kebijakan, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan proses perizinan dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

“Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG untuk MBR dan percepatan perizinan dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari, merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil,” tandas Qodari.(lea/rid)