Kemenkeu: Pendapatan Negara Tumbuh 10,5 Persen di Tengah Tantangan Ekonomi Global

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data ini tercatat hingga akhir Maret 2026.

Deni Surjantoro Kepala Biro (Kabiro) Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan mengatakan, angka ini tumbuh tumbuh 10,5 persen (year on year/yoy) dan memperlihatkan kapasitas pendapatan negara tetap terjaga dengan baik di tengah tantangan global.

“Kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan bekerja efektif. APBN terus hadir menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten,” kata Deni di Jakarta, Jumat (30/4/2026).

Lebih rinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7,0 triliun, yaitu 17,2 persen APBN, alias tumbuh 14,3 persen (yoy).

“Di dalamnya, Penerimaan Pajak terealisasi Rp394,8 triliun atau 16,7 persen APBN, dengan pertumbuhan yang sangat kuat sebesar 20,7 persen (yoy),” katanya.

Pertumbuhan didukung perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat.

“Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen APBN, meskipun masih mengalami kontraksi 12,6 persen (yoy). Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik,” katanya.

APBN mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun.

“Posisi ini masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran juga dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” imbuhnya.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen APBN. Angka ini diklaim menunjukkan kontribusi yang baik terhadap struktur pendapatan negara.

“Realisasi Belanja Negara tercapai Rp815,0 triliun atau 21,2 persen APBN, tumbuh 31,4 persen (yoy) jauh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Akselerasi ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdapat realisasi Rp610,3 triliun (19,4 persen APBN),” ujarnya.

Ini terjadi karena percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.

Sementara untuk Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp204,8 triliun (29,5 persen APBN), Pemerintah terus memastikan sinergi pusat dan daerah. Sehingga pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.

Program kerja prioritas diarahkan agar berjalan efektif dan berdampak memberi manfaat bagi masyarakat luas. Hingga 27 April 2026, MBG telah terealisasi Rp70,2 triliun dengan menjangkau 61,96 juta penerima, serta telah melibatkan 27.735 SPPG. (lea/bil)