Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan menutup misinya di Jalur Gaza, Palestina setelah dinilai gagal memastikan kepatuhan Israel dan Hamas terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Reuters dalam laporannya, Jumat (1/5/2026), mengutip sejumlah sumber diplomatik mengabarkan, misi yang dimaksud adalah Pusat Koordinasi Sipil-Militer (Civil-Military Coordination Center/CMCC).
Lembaga ini sebelumnya bertugas memantau implementasi gencatan senjata sekaligus memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lancar di wilayah konflik.
Namun, dalam perkembangannya, CMCC dinilai tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Selain gagal menjaga stabilitas gencatan senjata, pusat koordinasi itu juga tidak berhasil menjamin kelancaran aliran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
Sebagai pengganti, AS disebut tengah menyiapkan misi keamanan internasional baru. Misi ini akan dipimpin oleh AS dan bertugas mengawasi situasi keamanan di Jalur Gaza secara lebih luas.
Menurut para diplomat yang dikutip Reuters, sekitar 40 tentara AS direncanakan akan dikerahkan dalam Pasukan Stabilisasi Internasional. Kehadiran pasukan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah Palestina tersebut.
Sebelumnya, pada November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui resolusi yang diajukan oleh AS terkait penyelesaian konflik di Gaza. Resolusi tersebut mendapat 13 suara dukungan, sementara Rusia dan China memilih abstain.
Rencana yang diusulkan AS mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza, serta pembentukan Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Donald Trump Presiden AS. Selain itu, rencana tersebut juga memuat mandat pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir.
Meski demikian, situasi di lapangan masih jauh dari stabil. Serangan militer Israel dilaporkan terus berlanjut, sementara Hamas menolak untuk melucuti senjata. (bil/iss)
NOW ON AIR SSFM 100

