China Desak PBB Tinjau Ulang Penarikan Pasukan UNIFIL di Lebanon

Fu Cong Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan agar Dewan Keamanan PBB meninjau kembali keputusan terkait penghentian mandat misi penjaga perdamaian di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), yang dijadwalkan berakhir dalam beberapa tahun mendatang.

“Kami percaya bahwa keputusan untuk menarik UNIFIL perlu ditinjau kembali,” kata Fu Cong kepada wartawan di markas besar PBB di New York pada Jumat (1/5/2026)

Ia menilai kondisi di Lebanon belum menunjukkan adanya gencatan senjata yang benar-benar stabil. Ia menggambarkan situasi saat ini hanya sebagai “api yang lebih kecil”, bukan perdamaian yang sesungguhnya.

“Kami percaya setidaknya mayoritas besar anggota Dewan Keamanan berpendapat bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menarik UNIFIL dari wilayah tersebut,” ujarnya dilansir dari Aljazeera pada Sabtu (2/5/2026).

UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian PBB yang dibentuk untuk mengawasi penarikan pasukan Israel setelah invasi tahun 1978.

Mandatnya kemudian diperluas pascaperang 2006 antara Israel dan Hizbullah, untuk menjaga zona demiliterisasi di perbatasan Lebanon–Israel.

China menyatakan masih menunggu laporan dari Sekretariat PBB yang dijadwalkan terbit pada Juni sebelum menentukan sikap resmi terkait kelanjutan misi tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa Israel memiliki tanggung jawab untuk menghentikan serangan di wilayah Lebanon yang terus menimbulkan korban sipil.

“Adalah kewajiban Israel untuk menghentikan pemboman ini,” tegasnya.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah menyepakati rencana penarikan bertahap pasukan UNIFIL yang berjumlah sekitar 10.800 personel internasional hingga Desember 2026.

Namun, eskalasi konflik di kawasan kembali meningkat sejak awal Maret, dengan laporan otoritas Lebanon menyebutkan sedikitnya 2.618 orang tewas dan lebih dari satu juta warga mengungsi akibat serangan yang terus berlangsung.

UNIFIL juga menghadapi risiko keselamatan yang meningkat. Sedikitnya enam personel penjaga perdamaian dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam berbagai insiden sejak eskalasi konflik terbaru, termasuk personel dari Indonesia dan Prancis.

António Guterres Sekretaris Jenderal PBB mengecam serangan yang menargetkan pasukan perdamaian tersebut, menegaskan bahwa “helm biru” PBB menjadi sasaran saat menjalankan tugas kemanusiaan seperti pembersihan ranjau dan pengawalan logistik. (saf/faz)