Abdul Mu’ti Mendikdasmen Segera Bahas Persoalan Gaji Guru Bersama Kementerian Lain

Abdul Mu’ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI turut angkat bicara tentang pernyataan Prabowo Subianto Presiden RI yang menyebut persoalan kecilnya gaji guru.

Untuk diketahui, pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Mu’ti menjelaskan bahwa akar persoalan kecilnya gaji guru di Indonesia tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemendikdasmen sendirian.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa problem tersebut harus segera dicarikan solusi secara lintas kementerian.

Dalam waktu dekat, Mu’ti menyebut Kemendikdasmen akan membahas permasalahan tersebut untuk diselesaikan secara kolektif bersama kementerian lain.

“Kalau itu (gaji guru kecil), nanti dibicarakan bersama dengan kementerian lain karena tidak tidak hanya kementerian kami. Oke ya,” ungkap Mu’ti dalam acara pelepasan peserta pekerja luar negeri di Islamic Centre, Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI memaparkan berdasarkan data yang dihimpunnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) laporan neraca ekspor impor kumulatif sepanjang 2004 hingga 2025 mencapai US$436 miliar, sedangkan neraca inflow outflow uang kumulatif pada periode tersebut senilai US$343 miliar.

Kemudian Presiden RI itu melaporkan export under invoicing tahun 1991 hingga 2024, nilainya mencapai US$908 miliar. Menurutnya, hal ini dapat terjadi tidak lepas dari ketidaksesuaian laporan keuangan dari para pengusaha.

“Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah US$436 miliar dikurangi US$343 miliar,” beber Prabowo.

Prabowo menilai bahwa hal tersebut memicu kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri selama puluhan tahun lamanya dan hal itu menjadi salah satu penyebab kecilnya gaji guru, ASN, serta aparat penegak hukum.

“Saudara-saudara sekalian, ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,” bebernya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga sesungguhnya yang dibeberkannya telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai mencapai US$908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut underinvoicing. Underinvoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” jelasnya.(wld/ham/rid)