Komnas HAM: Krisis Sosial Politik di Masa Pemerintahan Baru Jadi Tantangan Utama pada 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai krisis sosial politik yang muncul setelah terbentuknya pemerintahan baru menjadi tantangan utama situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sepanjang 2025.

Dalam Laporan Tahunan Komnas HAM 2025, Anis Hidayah Ketua Komnas HAM menyebut dinamika politik pascapergantian pemerintahan memicu meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keadilan, akuntabilitas negara, dan kualitas demokrasi.

“Salah satu dinamika paling menentukan situasi hak asasi manusia tahun 2025 adalah menguatnya tuntutan masyarakat terkait keadilan, akuntabilitas negara, dan kualitas demokrasi. Hal ini tercermin dalam gelombang demonstrasi dan kerusuhan Agustus-September 2025, yang berkembang menjadi salah satu krisis sosial politik terbesar pasca reformasi,” ujar Anis saat memaparkan laporan tahunan lembaganya di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Anis, tantangan HAM pada 2025 tidak lagi semata-mata disebabkan oleh ketiadaan kebijakan, melainkan oleh kesenjangan antara percepatan pembangunan dengan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam praktik penyelenggaraan negara.

“Meningkatnya keresahan sosial terkait biaya hidup, ketimpangan akses, perlindungan tenaga kerja serta konflik pembangunan menunjukkan bahwa persoalan hak asasi manusia pada tahun 2025 semakin bersifat struktural dan berkaitan langsung dengan kualitas dan tata kelola pemerintaha,” katanya.