Penyerapan Kuota Haji Indonesia Capai 99,6 Persen, Ini Catatan Evaluasi Haji 2026

Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 melalui agenda Exit Meeting Amirul Hajj yang digelar di Kantor Urusan Haji Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (6/6/2026).

Forum tersebut menjadi wadah untuk menilai pelaksanaan haji tahun ini sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.

Mochamad Irfan Yusuf Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan haji tahun ini yang dinilai berjalan lancar dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari tahap persiapan, operasional, pelaksanaan puncak ibadah hingga proses pemulangan jemaah ke Tanah Air.

“Penyelenggaraan haji tahun ini tidak mudah. Jemaah kita datang dari seluruh Indonesia dengan berbagai macam latar belakang dan keberagaman. Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, prosesnya dapat terlaksana dengan baik,” ujar Irfan Yusuf.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan layanan kepada ratusan ribu jemaah Indonesia.

“Kemenhaj tidak berdiri sendiri. Kami membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Saya mengapresiasi seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras dalam menyelenggarakan haji tahun ini,” katanya.

Dalam forum tersebut, Ian Heriyawan Ketua PPIH Arab Saudi memaparkan sejumlah capaian operasional haji 2026. Ia menyebut tingkat penyerapan kuota haji Indonesia mencapai 99,6 persen dengan sekitar 600 kuota yang tidak terisi.

Sementara itu, proses pemulangan jemaah juga terus berjalan. Hingga saat ini, sebanyak 78 kelompok terbang (kloter) atau sekitar 30.500 jemaah telah kembali ke Indonesia.

“Penyerapan kuota kita mencapai 99,6 persen. Ada sekitar 600 kuota yang tidak terserap. Untuk pemulangan, sampai saat ini sudah 78 kloter atau sekitar 30.500 jemaah yang kembali ke Tanah Air,” jelas Ian.

Selain capaian operasional, Ian menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara petugas haji Indonesia dan syarikah sebagai penyedia layanan di Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai kebijakan baru Arab Saudi, termasuk terkait penunjukan syarikah.

“Kita harus fokus pada bagaimana kerja sama antara petugas haji dan syarikah nanti. Termasuk juga mitigasi terhadap kebijakan Saudi tentang penunjukan syarikah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Amirul Hajj, Ilfi Nurdiana, menyampaikan 10 rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan haji pada tahun mendatang.

Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan kapasitas dan kenyamanan tenda di Mina, penyediaan ruang privasi bagi jemaah perempuan, peningkatan ketepatan waktu layanan transportasi sebelum dan sesudah Armuzna, hingga percepatan operasional bus shalawat agar jemaah lebih mudah melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada.

Selain itu, Amirul Hajj juga mendorong efisiensi layanan akomodasi dengan mempertimbangkan lokasi hotel yang lebih dekat dengan Masjidil Haram, peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk kebutuhan katering jemaah, serta penguatan pelatihan dan standar kompetensi petugas haji.

Rekomendasi lainnya meliputi penguatan diplomasi layanan kesehatan dan akomodasi di kawasan Armuzna, penambahan fasilitas toilet bagi perempuan dan lansia, perluasan layanan safari wukuf bagi jemaah sakit berat, serta pengembangan konsep haji ramah lingkungan melalui pengurangan sampah plastik.

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta mengkaji layanan jasa dorong yang terintegrasi untuk lansia dan jemaah berisiko tinggi agar lebih aman dan terjangkau. Selain itu, dibuka pula wacana kajian kelayakan pemanfaatan Bandara Taif sebagai salah satu alternatif pintu masuk dan keluar jemaah haji Indonesia.

Sebagai penutup, forum evaluasi mencatat sejumlah indikator positif dalam penyelenggaraan haji 2026. Tingkat kepuasan jemaah meningkat, jumlah keluhan menurun secara signifikan, serta hasil audit internal dan eksternal menunjukkan perbaikan tata kelola yang semakin transparan dan akuntabel.

Peningkatan kualitas Service Level Agreement (SLA) serta membaiknya indikator kesehatan jemaah juga menjadi catatan penting yang diharapkan dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia pada musim berikutnya. (saf/ham)