Pemerintah Tambah Bantuan Pangan Hadapi Musim Kemarau

Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan pangan nasional tetap aman menjelang musim kemarau di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Selain menjaga stabilitas harga, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan pangan untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan.

Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan mengatakan, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi kondisi stok dan harga pangan nasional.

Rapat tersebut melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, serta Perum Bulog.

Berdasarkan laporan kementerian/lembaga terkait serta hasil pengecekan langsung di lapangan, stok pangan nasional berada dalam kondisi cukup. Harga sejumlah komoditas strategis seperti ayam ras dan telur secara umum masih berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sementara kenaikan harga cabai rawit mengalami kenaikan karena faktor musim.

“Bapak Presiden menginstruksikan agar kebutuhan sembako rakyat diperhatikan secara serius. Harga sembako tidak boleh memberatkan rakyat dalam situasi apa pun. Negara harus hadir memastikan pasokan tersedia dan harga tetap terjangkau,” tegas Zulkifli Hasan, Selasa (9/6/2026).

Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan potensi gejolak harga, pemerintah memutuskan menambah program bantuan pangan beras selama tiga bulan.

Penyaluran akan dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi 10 kilogram beras per bulan kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan.

Program tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 1 juta ton cadangan beras pemerintah. Kemudian mampu menjadi bantalan sosial untuk melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dampak fluktuasi harga pangan

“Indonesia memasuki musim kemarau. Harga sembako tidak boleh naik dan rakyat tidak boleh disulitkan karena gejolak harga. Karena itu pemerintah menambah bantuan pangan agar masyarakat yang paling rentan tetap terlindungi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah memutuskan agar distribusi MinyaKita diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar rakyat dan pasar tradisional.

“Program bantuan sosial tidak boleh lagi menggunakan alokasi MinyaKita agar pasokan di pasar tetap terjaga dan harga dapat lebih terkendali, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kenaikan harga akibat tantangan distribusi,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan di tengah ketidakpastian global, stabilitas pangan menjadi prioritas utama. Melalui penguatan stok, bantuan pangan, dukungan bagi pelaku usaha pangan, serta pengawasan distribusi komoditas strategis, pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan menjamin kebutuhan pangan rakyat tetap terpenuhi. (lea/saf/ipg)