Banggar DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Pasar dan Jaga Konsistensi Kebijakan dalam RAPBN 2027

Said Abdullah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah memulihkan kepercayaan pelaku usaha dan pasar keuangan sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang penyusunan RAPBN 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR bersama Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027.

Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro 2027 berupa pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, kurs rupiah Rp16.800–17.500 per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) 6,5–7,3 persen, serta lifting minyak 602–615 ribu barel per hari.

Said mengapresiasi langkah Prabowo Subianto Presiden yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 dalam Sidang Paripurna DPR.

Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berjalan beriringan dengan upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.

“Dalam hal menjalankan strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif. Karena itu, nalar kebijakan fiskal harus merangkum satu orkestrasi kebijakan antara target pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang sama-sama akseleratif,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Ia menilai Indonesia saat ini menghadapi tantangan berupa tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, serta pelemahan pasar saham. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat faktor-faktor domestik yang dapat meningkatkan keyakinan investor.

“Pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan. Ketidakpastian kebijakan menjadi risiko besar bagi pelaku usaha. Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” ujarnya.

Said juga menyambut positif usulan defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat persepsi positif pasar terhadap kesehatan fiskal Indonesia.

“Kami mengapresiasi proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8 sampai 2,4 persen PDB. Ini kabar yang bagus dan semoga akan lebih meyakinkan market,” katanya.

Di sisi lain, Said berharap pemerintah terus memperbaiki tata kelola berbagai program prioritas nasional sekaligus meningkatkan transparansi dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Mengenai pembiayaan negara, Said mengingatkan bahwa kenaikan yield SBN memang dapat menarik investor, tetapi pada saat yang sama berpotensi menambah beban bunga utang pemerintah.

“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Dalam pembahasan KEM PPKF 2027, Said juga memberikan perhatian pada program kedaulatan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, ekonomi desa, serta penurunan kemiskinan.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi El Nino yang dapat mengganggu ketahanan pangan dan pasokan air nasional.

Di sektor energi, Said mendorong sinkronisasi antara produksi dan konsumsi energi dalam negeri serta percepatan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

“Lebih tragis lagi, kita menanggung biaya impor energi yang mahal, namun pelaksanaan subsidi energi berjalan kurang tepat sasaran. Padahal fungsi subsidi energi untuk menahan guncangan ekonomi bagi rumah tangga miskin,” ujarnya.

Selain itu, Said menegaskan pentingnya percepatan pembangunan sumber daya manusia untuk memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada 2041.

“Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah. Program pendidikan harus lebih akseleratif mengubah agar penduduk yang bekerja didominasi tingkat sarjana,” kata Said.

Menurutnya, keberhasilan agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional akan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga kerja, kesiapan infrastruktur, dan kepastian regulasi yang mampu mendorong investasi jangka panjang.(faz/ipg)