Di Tengah Wacana Moratorium SPPG, Emil Sebut Jatim Fokus Benahi Dapur MBG

Nanik S. Deyang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mewacanakan kebijakan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran di tengah efisiensi.

Menanggapi wacana itu, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengaku akan lebih fokus membenahi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melengkapi dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Menurut Emil, keputusan moratorium pembangunan SPPG baru tersebut merupakan kewenangan penuh dari pihak BGN.

“Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail mengenai itu bagaimana persisnya BGN akan menerapkan efisiensi dan moratorium,” ujar Emil, Rabu (10/6/2026).

Emil menyatakan bahwa jajaran pemerintah provinsi diminta untuk memprioritaskan perbaikan mutu kualitas dan higienitas dari dapur-dapur MBG di berbagai daerah.

“Kami sekali lagi saat ini diminta fokusnya permasalahan SLHS dan IPAL. SLHS kewenangannya di Dinas Kesehatan, sementara IPAL pada Dinas Lingkungan Hidup,” jelasnya.

Selain itu, Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut mengaku mendapat tugas oleh Kepala BGN supaya masing-masing SPPG di Jatim dapat memenuhi 300 porsi MBG khusus
kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Satu lagi pekerjaan yang diberikan adalah memastikan setiap SPPG memenuhi 300 porsi untuk 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ini yang dipesankan oleh Bu Nanik (Kepala BGN) kepada kami pada saat ke Jawa Timur beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Emil juga menyebut bahwa pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan pemberdayaan ekonomi lokal dalam operasional program MBG.

Upaya pemberdayaan tersebut dapat direalisasikan dengan cara SPPG membeli komoditas pangan langsung dari pihak pertama, yakni peternak maupun koperasi peternak lokal.

Contohnya seperti komoditas telur yang harganya anjlok dan membuat para peternak di Jatim merugi. Pemprov Jatim dan BGN sepakat untuk membeli telur peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.

“Satu lagi adalah memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi setempat seperti kemarin langsung disepakati untuk pembelian ke asosiasi atau koperasi peternak ayam petelur supaya harga Rp24.000 bisa dicapai dan pembelian tiga kali seminggu bisa direalisasikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data terkini yang dikantongi Pemprov Jatim terdapat sekitar 4.400 SPPG yang telah berdiri. Dengan rincian sekitar 4.000 telah beroperasi serta sekitar 400 titik lainnya masih dalam tahap persiapan.

“Ada 4.400-an (SPPG di Jawa Timur), tapi yang beroperasi 4.000-an. Ada yang persiapan 400-an,” ungkapnya.(wld/faz)