Presiden Setujui Anggaran Pemulihan Pascabencana Rp100,1 Triliun untuk Tiga Tahun

Prabowo Subianto Presiden RI menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun yang akan dialokasikan selama tiga tahun. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai wilayah terdampak bencana, khususnya di Pulau Sumatera.

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengatakan, anggaran tersebut telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden.

“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Tito saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (18/6/2026) yang dikutip Antara.

Ia menjelaskan, anggaran itu akan disalurkan secara bertahap. Pada 2026 dialokasikan sebesar Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Dana tersebut akan dikelola oleh 23 kementerian dan lembaga utama serta 10 kementerian dan lembaga pendukung yang terlibat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sejumlah kementerian yang menerima alokasi anggaran antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Tito, sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan. Bahkan, lima kementerian dan lembaga di antaranya sudah menerima pencairan dan mulai menjalankan program pemulihan sesuai tugas masing-masing.

“Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses dan juga menteri keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut,” ujarnya.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang menjadi prioritas pemulihan pascabencana.

“Nah ini Rp1,6 triliun itu adalah untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatera Barat lebih kurang Rp2,3 triliun dan Rp6,1 triliun itu adalah untuk Sumatera Utara,” katanya.

Ia berharap seluruh anggaran yang telah disiapkan dapat segera dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak akibat bencana.

“Kami melakukan rapat langsung di Banda Aceh dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati, wali kota agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” ujar Tito.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dinilai menunjukkan hasil positif. Salah satu capaian yang disoroti adalah pembangunan hunian sementara (huntara) yang telah mencapai 97 persen.

“Beberapa hal yang positif, termasuk juga Huntara 97 persen sudah dibangun, kemarin saya pengecekan terakhir,” katanya.

Menurut Tito, kemajuan tersebut terlihat dari berbagai sektor, mulai pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana. (ant/bil/ham)