Pemkab Sidoarjo Percepat Betonisasi Jalan, Target Tuntas pada 2029
Selasa, 23 Juni 2026 | 18:36 WIB
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak Kepala Perwakilan BPKP Jatim untuk memperkuat sinergi dengan Pemprov Jatim dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta berorientasi pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BPKP merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi yang konstruktif.
“Jadi ini adalah interaksi dan komunikasi diantara kita semua yang menjadi bagian penguatan sinergi dan kolaborasi kita semua. Ini bagian penting untuk saling berbenah bagaimana kita bisa berseiring dengan tugas BPKP khususnya yang ada di Jawa Timur,” ujar Khofifah, Selasa (23/6/2026).
Khofifah menilai, selama ini BPKP telah menjadi mitra strategis melalui fungsi pengawasan serta pendekatan assurance dan consulting yang memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Tentu ini dalam rangka mengawal akuntabilitas pelaksanaan berbagai program prioritas agar memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Gubernur Khofifah menambahkan, pendampingan, referensi, dan rekomendasi dari BPKP menjadi juga modal penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berdampak luas bagi pembangunan.
“Kami sangat senang jika kami mendapatkan pendampingan, referensi dan rekomendasi. Sebetulnya kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi itu menjadi sangat penting,” tuturnya.
Khofifah berharap komunikasi dan interaksi antara Pemprov Jatim dan BPKP semakin erat sehingga dapat menyusun detail rencana sebagai landasan perumusan kebijakan makro.
“Jadi bersama BPKP saya rasa kita semua bisa membangun komunikasi dan interaksi yang lebih produktif, kita butuh detail plan untuk merumuskan macro policy secara nasional bukan hanya Jawa Timur,” jelasnya.
Sementara itu Sally Salamah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan berharap agar sinergi antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur semakin kuat.
“Ini adalah momentum pengingat kami untuk terus mengawal program prioritas Presiden. Untuk itu, kami siap menjadi mitra strategis mengawal tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel,” ucapnya. (wld/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
