Kota Surabaya Ditargetkan Punya Data Kesehatan Terintegrasi Tahun ini

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menargetkan kotanya memiliki data kesehatan terintegrasi, yang dikumpulkan dari sejumlah fasilitas kesehatan (faskes), untuk monitoring terpusat.

Dalam agenda pertemuan dengan direktur rumah sakit se-Surabaya, pada Kamis (25/6/2026), Eri ingin melakukan monitoring terkait kesehatan warga. Misalnya, jumlah warga sakit, pembagian penanganan rumah sakit, sampai ketersediaan ambulans.

“Saya pinginnya, ketika pasien sudah dibawa oleh tim gerak cepat (TGC), tidak lagi ditolak rumah sakit karena penuh. Jadi lewat data terpusat, kita bisa tahu rumah sakit mana yang longgar, jadi pasien bisa langsung dibawa ke sana,” katanya, ditemui Kamis (25/6/2026).

Lewat data terpusat ini, sekaligus akan menjadi dasar Pemerintah untuk menambah jumlah faskes rujukan, jika dalam satu wilayah itu ditemukan pasien BPJS yang jumlahnya banyak tapi tidak tidak tercover.

“Jadi, lewat data itu saya ingin tahu. Di wilayah A misalnya, ada berapa jumlah jiwanya, rumah sakit penerima BPJS berapa, kalau rumah sakit penuh harus ke mana. Maka, kalau memang di wilayah itu kurang, saya tambahi rumah sakitnya. Saya minta data-data itu, tapi nanti ini melibatkan semua dokter yang ada di Surabaya dan rumah sakit,” jelasnya.

Eri menegaskan kalau program ini bukan untuk citra Pemkot Surabaha, tapi memang kebutuhan setiap rumah sakit dalam mendeteksi suatu masalah kesehatan.

Terlebih jika nantinya ada satu wabah yang menyerang, lewat program satu data ini akan mempermudah melakukan tracking wilayah.

“Misalnya ada wabah, kalau ada integrasi data, kita bisa tahu masing-masing wilayah yang terjangkit itu berapa angkanya. Sekaligus ini menjadi langkah pencegahan,” tambahnya.

Dia berharap, program data kesehatan terintegrasi ini bisa dirampungkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam waktu dekat.

“Jadi nanti insyaallah ada aplikasinya. Saya minta data itu ada dalam waktu sebulan buat dokter. Sehingga kita bisa tracking lewat aplikasi itu dan tidak ada lagi penolakan dari rumah sakit untuk pelayanan kegawatdaruratan,” tutupnya.(kir/bil/ham)