Antrean Solar Ganggu Transportasi hingga Pariwisata, Organda Jatim Usul Barcode Dihapus

Antrean panjang akibat solar yang kosong di sejumlah SPBU disebut mulai berdampak pada sektor transportasi hingga pariwisata di Jawa Timur (Jatim). Operasional yang biasanya bisa berjalan normal, kini terganggu karena kendaraan harus menunggu lama di SPBU.

Organisasi Angkutan Darat Jawa Timur (Organda Jatim), menyebut banyak armada yang biasanya beroperasi beberapa rit sehari, kini harus kehilangan peluang tersebut karena waktunya habis berjam-jam untuk antre solar.

“Yang satu hari harusnya bisa menjalankan empat rit. Dua PP (pulang pergi) ke satu kota gitu. Gara-gara dia menunggu antrean yang cukup lama, hilang kesempatan dia mendapat rezeki dua PP satu PP, dua rit. Jadi hanya menjalankan satu PP,” kata Firman saat on air di Radio Suara Surabaya, Jumat (26/6/2026).

Kondisi itu, lanjut Firman, otomatis mengurangi pendapatan sopir maupun pengusaha transportasi. Selain itu, antrean panjang di SPBU juga memicu gesekan di lapangan karena para pengemudi berebut antrean.

“Sudah antre panas-panas emosinya sesama sopir saling serobot. Enggak jarang itu kejadian mereka berkelahi di di pom bensin karena saling serobot,” ujarnya.

BACA JUGA: Organda Jatim Sebut Antrean di SPBU Dipicu Perubahan Kuota BBM dari Pemerintah Pusat

Dampak serupa juga dialami sektor pariwisata. Firman menyebut ada armada pariwisata yang tetap harus berjalan karena sudah memiliki jadwal perjalanan. Namun, ketika solar subsidi tidak tersedia di daerah tertentu, pengusaha terpaksa membeli Solar Dex yang harganya lebih mahal.

Ia mencontohkan kondisi tersebut terjadi di daerah Solo. Ketika armada tidak menemukan solar subsidi, maka mau tidak mau harus menggunakan BBM nonsubsidi demi menjaga jadwal perjalanan.

“Yang kasihan kan ada teman-teman teman-teman pengusaha pariwisata juga ini kan, mereka sudah punya jadwal ternyata mereka jalan,” kata Firman.

“Kebetulan di saya sendiri di daerah Solo itu sudah kehabisan enggak ada solar subsidi. Mau tidak mau. tahu beli solar dek. Ya, akhirnya kan sudah melampaui operasional,” lanjutnya.

Jika kondisi ini terus berlarut-larut, menurutnya tidak menutup kemungkinan operasional sebagian armada terpaksa dihentikan sementara. Langkah itu dinilai bisa menjadi pilihan agar kendaraan tidak mengalami kendala di jalan akibat tidak mendapatkan BBM.

“Kalau ini sampai berlarut-larut, kami enggak bisa. Ya enggak bisa berani apa-apa ya. Ya paling tidak akhirnya ada beberapa armada kami yang harus kita stop operasi dulu, jangan jalan dulu,” ujarnya.

Ia menyebut, antrean panjang solar di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir, tidak lepas dari perubahan kebijakan kuota BBM pemerintah pusat yang merubah sistem kuota dari yang sebelumnya tahunan menjadi bulanan. Dampaknya, pasokan di SPBU lebih cepat menipis saat memasuki akhir bulan.

“Ya memang fenomena ini sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Ya, sebetulnya kalau menurut kami ini tidak tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah pusat,” kata Firman.

Firman menjelaskan, sebelumnya setiap SPBU mendapat kuota dalam bentuk alokasi tahunan. Dengan skema itu, biasanya antrean solar baru terlihat saat menjelang akhir tahun, terutama November atau Desember saat kuota SPBU mulai menipis.

“Dulu setiap pom, setiap SPBU, itu diberikan kuota. Kuotanya itu dalam dalam bentuk kuota setahun. Misalnya SPBU A dia mendapat kuota jatah itu katakanlah 10.000 liter dalam kurun waktu setahun,” jelasnya.

Ketua Organda Jatim menyebut aturan itu sekarang berubah jadi kuota bulanan. Akibatnya, antrean terjadi berulang jelang akhir bulan. Bahkan ia memprediksi, ke depan fenomena antrean panjang di SPBU akan terjadi setiap memasuki tanggal 22 ke atas.

“Ke depannya kita tidak akan aneh lagi, kita akan pasti melihat setiap mulai tanggal 22, 23, 24 ke atas itu pasti akan terjadi antrean. Karena kuotanya sudah berkurang,” lanjutnya.

Sebagai solusi, Organda Jatim mengusulkan agar sistem barcode Pertamina untuk pembelian solar subsidi dihapus. Firman menilai, penyaluran solar subsidi seharusnya dibuat lebih sederhana dan tepat sasaran, yakni hanya diberikan kepada angkutan umum berpelat kuning yang legal.

“Dari awal Organda sebetulnya dulu sudah kita usulkan yang terkait yang namanya barcode. Dulu kan sempat terjadi nih barcode bermasalah. Kami Organda mengusulkan sudah hapus barcode. Solar subsidi hanya diberikan kepada angkutan umum berplat kuning, yang izin usahanya hidup, STNK pajaknya hidup. Kalau itu ternyata tidak hidup, pajaknya mati, enggak boleh. Sudah titik, aman sudah,” kata Firman.

Menurutnya, syarat penerima solar subsidi bisa dibuat jelas, yaitu kendaraan berpelat kuning, izin usaha aktif, STNK hidup, dan pajak terbayar. Verifikasi harusnya bisa dilakukan dengan integrasi data bersama Samsat.

“Kolaborasinya dengan siapa kerja samanya? Dengan Samsat, apa susahnya? Kan Samsat kan sudah jelas ada itu. Sudah gampang, ga perlu lagi bikin barcode segala macam,” lanjutnya.

Firman juga berharap pemerintah segera memperjelas penyebab antrean solar dan menambah pasokan di lapangan. Menurutnya, selama pasokan belum ditambah, antrean akan terus berdampak pada layanan transportasi, mobilitas masyarakat, hingga kegiatan ekonomi.

“Ayo gelontorkan sebanyak-banyaknya udah nda ada itu yang namanya antrean. Itu aja,” pungkasnya. (bil/ipg)