Hakan Fidan Menteri Luar Negeri Turki menegaskan “Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah” yang baru ditandatangani Turki, Arab Saudi, dan Pakistan tidak menargetkan untuk menyerang Iran maupun negara lainnya.
Fidan mengatakan, secara teknis perjanjian tersebut memiliki prinsip yang sama dengan Pasal 5 Traktat NATO tentang pertahanan kolektif. Artinya, serangan terhadap salah satu pihak dipandang sebagai ancaman bersama.
“Tidak ada ancaman bersama yang kami tuliskan secara spesifik,” kata Fidan seperti dikutip kantor berita Anadolu, Sabtu (9/8/2026).
Ia menjelaskan, perjanjian itu tidak diarahkan kepada negara mana pun selama negara tersebut tidak menyerang pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan. Fidan menyebut pembahasan inisiatif ini sudah dimulai sebelum situasi perang saat ini, termasuk sebelum konflik Iran-Amerika Serikat-Israel.
Namun, Turki sejak awal memperkirakan kekhawatiran keamanan Amerika di kawasan akan berubah, sementara isu perang melawan terorisme tetap menjadi agenda penting.
Menurut Fidan, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan bukan negara dengan kebijakan ekspansionis. Ketiganya disebut lebih berfokus pada keamanan perbatasan, persoalan dalam negeri, pembangunan, serta upaya membangun hubungan baik dengan kawasan sekitarnya.
“Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, jika dilihat dari posisi kebijakan luar negerinya, bukan negara yang memiliki kebijakan ekspansionis. Mereka adalah negara yang peduli pada perbatasan sendiri, persoalan sendiri, dan pembangunan mereka,” ujarnya.
Fidan mengatakan, ketiga negara memiliki gaya dan kapasitas berbeda. Namun, ketika disatukan, kerja sama itu secara alami membentuk organisasi yang berorientasi pada pertahanan, bukan serangan.
“Ketika kami bersatu dengan negara-negara ini, secara alami kami menjadi organisasi yang berorientasi pertahanan. Ini bukan pendekatan untuk menyerang dan mengatakan, ‘Mari kita lakukan ini atau itu bersama-sama’,” kata Fidan.
Karena itu, menurutnya, selama tidak ada serangan dari negara di dalam maupun luar kawasan, aliansi itu tidak akan memiliki persoalan dengan negara mana pun.
“Tetapi tentu saja, komposisi kekuatan yang kami hadirkan akan memberi kontribusi konstruktif bagi stabilitas kawasan,” katanya.
Fidan kembali menegaskan, Iran bukan target dari perjanjian tersebut. Ia juga menambahkan, setiap negara yang tidak menyerang para penandatangan tidak akan dianggap sebagai sasaran.
Menurut Fidan, perjanjian itu telah dikaji secara hukum, politik, dan strategis. Turki, kata dia, tidak melihat ada persoalan dalam kerangka kerja sama tersebut. Ia juga menyebut negara-negara anggota NATO sebelumnya pernah menyepakati perjanjian serupa.
“Di bawah visi presiden kami, kita tidak boleh terbatas pada tiga negara. Kita harus berkembang dan, jika perlu, membawa semua negara ke dalam payung ini,” ujarnya.
Fidan menyebut Perjanjian Makkah sebagai langkah penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan yang selama satu abad terakhir mengalami ketidakstabilan sejak runtuhnya pengaruh Kesultanan Utsmaniyah.
Ia juga menyebut penandatanganan perjanjian tersebut sebagai hari bersejarah dan salah satu tonggak yang telah diupayakan Turki selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
“Perjanjian Makkah adalah langkah paling penting untuk membawa stabilitas permanen ke kawasan ini,” kata Fidan. (bil/iss)

NOW ON AIR SSFM 100

