81 Tahun Hari Pahlawan, Ketua DPR Ingatkan Bahaya Kekuasaan yang Mengancam Demokrasi
Selasa, 10 November 2026 | 13:00 WIB
Puan Maharani Ketua DPR RI melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak menjadi instrumen kepentingan politik maupun alat kekuasaan.
Peringatan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto Presiden yang menyeret sejumlah nama perwira tinggi Polri, termasuk jenderal Listyo Sigit Prabowo eks Kapolri.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat membuka Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Di hadapan anggota dewan, Puan menegaskan bahwa kewenangan negara tidak boleh digunakan untuk melayani kepentingan politik, melakukan kriminalisasi, apalagi membungkam suara kritis masyarakat.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” tegas Puan.
NOW ON AIR SSFM 100
