Demokrat Desak Polemik Ijazah Gibran Segera Tuntas, Jangan Jadi Beban Pemerintahan Prabowo

Herman Khaeron Sekretaris Jenderal Partai Demokrat meminta polemik terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden segera mendapatkan penyelesaian secara cepat dan konstitusional.

Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik dan konsentrasi pemerintahan Prabowo Subianto Presiden dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.

Herman mengatakan, pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan berbagai program strategis, mulai dari mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air hingga memperkuat perekonomian nasional.

Karena itu, dia mengingatkan agar polemik yang terus berkembang, termasuk persoalan ijazah, tidak menjadi penghambat jalannya pemerintahan.

“Cara pandang kami adalah Pak Prabowo ini sebagai Presiden kan sedang membangun bangsa ini. Ingin swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air menuju kepada kedaulatan di berbagai sisi dan tentu memperkuat ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Herman, agenda pembangunan membutuhkan dukungan stabilitas nasional, baik dari sisi politik, ekonomi maupun keamanan. Terlebih, pemerintah juga masih menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga saham.

“APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat, dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apapun. Termasuk instabilitas dalam bidang politik,” ujarnya.

Dia menilai, polemik ijazah yang terus menjadi perdebatan di ruang publik sedikit banyak dapat mengganggu proses pembangunan yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo.

“Banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Nah, oleh karenanya jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya. Persoalan ijazah, persoalan apa tentu ini hal yang sedikit banyaknya yang mengganggu terhadap proses pembangunan,” tegas Herman.

Oleh karena itu, Herman meminta agar persoalan tersebut segera dicarikan jalan keluar. Dia menekankan pentingnya penyelesaian yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dan sesuai dengan ketentuan konstitusi.

“Oleh karenanya saya kira harus ada solusi yang cepat dan tepat. Apa solusinya ya tentu ini harus didiskusikan secara saksama, secara bersama, dan tentu untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat,” katanya.

Herman juga menyinggung pernyataan Gibran yang disebut mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurutnya, perkembangan tersebut tidak serta-merta menghentikan proses politik yang tengah berjalan di DPR. Masing-masing fraksi, kata dia, tetap memiliki pertimbangan dalam menentukan sikap.

“Kalau dalam kacamata kami saya kira proses politik tetap berjalan ya, meskipun mungkin ada beberapa hal dipertimbangkan oleh masing-masing fraksi,” jelasnya.

Terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, Herman mengatakan komunikasi dan koordinasi antarfraksi masih berlangsung.

Demokrat, menurutnya, membutuhkan kesamaan pandangan sebelum menentukan langkah politik dalam persoalan tersebut.

Dia menegaskan bahwa Demokrat tetap mengedepankan supremasi hukum dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme konstitusional.

“Sebagai negara hukum, Demokrat tentu mengedepankan supremasi hukum. Jadi kami berada dalam koridor itu. Namun tetap kita juga semua saya kira menjadi kewajiban kita bersama bahwa kita tetap menjaga stabilitas nasional,” pungkas Herman. (faz/ipg)