MA Ungkap Alasan Batalkan Suket Ijazah SMA Gibran, Tak Temukan Bukti Kelulusan

Mahkamah Agung (MA) mengungkap sejumlah pertimbangan hukum dalam mengabulkan kasasi Subhan terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu pertimbangan utamanya, dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut dinilai tidak membuktikan Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.

Pertimbangan itu tertuang dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah diunggah secara lengkap oleh MA. Putusan tersebut dikirimkan ke pengadilan pengaju dan selesai dim minutasi pada Selasa (10/11/2026).

Dalam perkara ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan sebagai tergugat atau termohon kasasi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Agung menilai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi yang berpotensi membahayakan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

MA menjelaskan, PTUN memang memiliki keterbatasan dalam memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu, baik dari sisi subjek, objek, maupun tenggang waktu penyelesaian.

Namun, keterbatasan tersebut tidak menghilangkan kewenangan PTUN untuk mengoreksi akibat pelanggaran administrasi setelah tahapan penyelesaian sengketa pemilu terlampaui.

Dilansir dari Antara, Majelis hakim juga menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut kepentingan kontestasi pemilu, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

“Pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai hak memilih dan dipilih patut diberikan hak gugat,” demikian pertimbangan MA dalam putusan tersebut.

Pertimbangan lainnya berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.

MA menempatkan putusan tersebut sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) yang memengaruhi keadaan hukum objek sengketa.

Menurut MA, putusan MK tersebut telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa dan mengakibatkan perubahan keadaan hukum.

Kondisi itu menjadi dasar bagi MA untuk mengesampingkan eksepsi atau keberatan dari pihak tergugat mengenai gugatan yang telah kedaluwarsa dan gugatan kurang pihak.

MA menilai keadilan substantif perlu lebih dikedepankan daripada sekadar keadilan prosedural. Pertimbangan tersebut juga dikaitkan dengan asas ius curia novit, yakni hakim dianggap mengetahui hukum sehingga tetap harus memberikan penyelesaian hukum terhadap perkara yang diajukan.

“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan MA.

Selain persoalan kewenangan PTUN dan perubahan keadaan hukum setelah putusan MK, MA juga menguraikan substansi dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan Suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Majelis hakim menemukan bahwa surat keterangan yang diterbitkan Dirjen Dikdasmen pada 6 Agustus 2019 didasarkan pada sejumlah dokumen, antara lain certificate of attendance academic records dan explanation of grades.

Namun, dokumen tersebut dinilai hanya menerangkan kehadiran Gibran dalam kegiatan perkuliahan dan tidak membuktikan keberhasilan menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam pertimbangannya.

MA juga menilai penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan satuan pendidikan nasional harus didukung bukti kelulusan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar.

Tanpa dokumen tersebut, penerbitan keputusan penyetaraan dinilai sebagai tindakan yang tidak cermat karena memengaruhi kebenaran fakta materiil. Atas dasar itu, MA menyatakan tindakan Dirjen Dikdasmen melanggar asas kecermatan formal.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, MA menyimpulkan terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Subhan tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.

Dalam amar putusannya, MA membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026 yang sebelumnya menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 12 Mei 2026.

MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan.

Selain membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Putusan itu ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Jumat (30/10/2026). Majelis dipimpin Prof. Yulius selaku Ketua Muda Tata Usaha Negara MA, dengan anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto. (ant/saf/ipg)