Rapat Paripurna DPR RI Bahas Hak Menyatakan Pendapat soal Ijazah Gibran Batal Digelar

Rapat Paripurna DPR RI yang sedianya digelar hari ini, Kamis (12/11/2026), dengan agenda membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden, resmi dibatalkan.

Pembatalan tersebut diputuskan berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Informasi pembatalan rapat paripurna tersebut disampaikan oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN,” demikian informasi dari Setjen DPR RI.

Pembatalan rapat paripurna yang salah satu agendanya berkaitan dengan usulan HMP terhadap Gibran tersebut terjadi setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Gibran mendatangi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya.

Ahmad Muzani Ketua MPR RI mengatakan pertemuan pimpinan MPR dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit.

“Baru saja pimpinan MPR menerima Mas Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya, yakni menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani seusai pertemuan.

Muzani mengungkapkan, surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan Gibran kepada Prabowo Subianto Presiden.

Dalam pertemuan itu, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya agar tahapan ketatanegaraan selanjutnya dapat dilakukan.

Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas pengunduran diri Gibran.

Selanjutnya, MPR bakal mengadakan rapat gabungan dengan melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat gabungan tersebut akan membahas langkah selanjutnya terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif sebagai pengganti Gibran.

Sementara itu, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.

Dengan perkembangan tersebut, MPR mulai mempersiapkan tahapan konstitusional untuk memproses pengunduran diri Gibran sekaligus menentukan penggantinya.

Muzani berharap seluruh proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat Indonesia.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan yang baru,” pungkasnya.(faz/kir/ipg)