Pimpinan MPR ke Istana, Sampaikan Kabar Pengunduran Diri Gibran sebagai Wapres ke Prabowo Presiden

Ahmad Muzani Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bersama Wakil Ketua MPR RI, siang hari ini, Kamis (12/11/2026), akan mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Kunjungan Pimpinan MPR RI itu dalam rangka menyampaikan kabar kepada Prabowo Subianto Presiden terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden sisa masa jabatan 2024-2029.

Informasi dari pihak Sekretariat Jenderal MPR RI, sekarang Pimpinan MPR RI sedang melakukan persiapan ke Istana Kepresidenan.

Sementara, Pewarta Istana Kepresidenan sudah menunggu kedatangan Pimpinan MPR RI di pintu masuk Istana.

Sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran menyampaikan keinginannya mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Prabowo Presiden, dalam pertemuan di Kompleks Widya Chandra Jakarta.

Menurut Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), pada pertemuan itu Prabowo Presiden tidak menolak permohonan mundur Gibran.

Kemudian, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Rabu (11/11/2026), di Pangkalan Udara Militer Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Surat disampaikan Gibran setibanya Presiden di Jakarta, selepas melakukan serangkaian kegiatan dalam kunjungan kerja di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, siang hari ini, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari posisi Wapres kepada Pimpinan MPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Seperti diketahui, keabsahan dokumen pendidikan yang dipakai Gibran untuk mendaftar sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 bermasalah.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai UU Pemilu.

Berikutnya, Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan, dan menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Merespons putusan MK dan MA, sejumlah Anggota DPR RI lintas fraksi partai politik menginisiasi hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagai Wakil Presiden.(rid/ipg)