PDI Perjuangan menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia.
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pergantian pejabat negara, tetapi juga menyangkut legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, serta tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Hasto mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik demokrasi yang hanya mengedepankan prosedur hukum, tetapi mengabaikan etika dan moral dalam penyelenggaraan kekuasaan.
“Praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral pada akhirnya akan berujung pada kerapuhan,” tegas Hasto.
Menurut Hasto, dalam perspektif ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, kekuasaan seharusnya lahir dari proses memahami persoalan rakyat, bangsa, dan negara.
NOW ON AIR SSFM 100

