Denny Indrayana Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM menilai Prabowo Subianto Presiden tidak otomatis ikut bertanggung jawab jika Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden dinyatakan bermasalah dalam pemenuhan syarat jabatan.
Menurut Denny, persoalan tersebut harus dilihat dari perspektif hukum tata negara, terutama dengan membedakan rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan.
Ia menjelaskan, sebelum pelantikan, calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu pasangan. Sehingga, apabila salah satu calon tidak memenuhi syarat, hal itu berpotensi memengaruhi pasangannya.
Namun, situasinya berbeda setelah keduanya resmi dilantik. Pelantikan menandai berakhirnya rezim pemilihan umum dan dimulainya rezim pemerintahan.
“Sudah saya tegaskan ya, kalau secara tata negara, pelantikan itu mengakhiri rezim pemilihan. Calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah pasangan, di situlah kemudian bisa kalau pasangannya tidak memenuhi syarat, pasangannya yang lain bisa terpengaruh. Kalau rezimnya pasti pemilihan umum,” katanya di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (17/11/2026).
NOW ON AIR SSFM 100

