Ia juga mengatakan bahwa Prabowo sebagai sosok yang menggandeng Gibran sebagai pasangan pada Pilpres 2024, tidak mengubah konstruksi tanggung jawab tersebut dalam perspektif hukum tata negara.
“Yang menggandeng siapa, tidak menjadi isu dari sisi hukum tata negara, sepanjang yang tidak memenuhi syarat itu yang bertanggung jawab,” ucapnya.
Sementara saat disinggung soal kenapa baru mempermasalahkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sekarang, Denny menilai tidak ada kata terlambat untuk mempersoalkan hal tersebut, meski baru mencuat lagi setelah proses pemilihan umum dan pelantikan presiden-wakil presiden.
Denny mengatakan, persoalan utamanya bukan terletak pada waktu munculnya gugatan, tetapi pada dugaan bahwa Gibran sejak awal tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden.
“Buktinya kan memang tidak memenuhi syarat. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya ‘kenapa baru sekarang?’, ya sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap kita lawan,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

