Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer atau pemengaruh senilai total Rp14,7 miliar.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan efektif, efisien, serta bebas dari potensi penyimpangan dan konflik kepentingan.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK mengatakan, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap pengadaan jasa influencer di kedua kementerian tersebut.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi dilansir dari Antara pada Rabu (18/11/2026).
Dorongan tersebut disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan delapan paket pengadaan jasa influencer di lingkungan pemerintah.
NOW ON AIR SSFM 100

