Menkominfo: Microsoft Siapkan Investasi Bernilai Besar untuk Indonesia
Jumat, 19 April 2024 | 21:52 WIB
Joko Widodo Presiden kembali menekankan pentingnya korporasi petani dan nelayan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan transformasi ekonomi.
Menurut Presiden, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II, di tengah pandemi Covid-19.
Pencapaian sektor pertanian yang mampu tumbuh 16,24 persen, lanjut Jokowi, harus terus dijaga dan dijadikan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani mau pun nelayan.
Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam rapat kabinet terbatas melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).
“Sudah sering saya sampaikan bahwa petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan berada dalam sebuah korporasi sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, informasi teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun memperkuat pemasarannya,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Presiden, diperlukan perubahan pola pikir dari yang semula fokus pada urusan budidaya pertanian menjadi sekaligus memikirkan aspek komersialisasi dan pemasaran dari hasil pertanian.
Sehingga, yang harus dilakukan ke depannya adalah membangun proses bisnis terintegrasi mulai dari produksi hingga proses setelah panen.
Kepala Negara melihat sistem korporasi petani dan nelayan masih belum berjalan optimal di lapangan. Banyak kelompok tani dan nelayan yang bermunculan, namun masih belum menggarap secara serius proses dan model bisnis yang memiliki ekosistem berkesinambungan dan terhubung dengan BUMN atau bahkan pihak swasta.
“Karena itu, saya menekankan beberapa hal. Pertama, saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi sehingga ini nanti bisa dijadikan contoh oleh provinsi lain dan kelompok petani serta nelayan yang lain,” katanya.
Presiden yakin kalau ada satu contoh sukses dari korporasi petani dan nelayan yang telah memiliki model bisnisnya, maka akan lebih banyak kelompok tani dan nelayan yang ingin mengikuti dan mengembangkan hal yang serupa di tempat mereka masing-masing.
Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar peran BUMN dan pihak swasta tidak hanya terbatas sebagai pembeli hasil panen, melainkan turut mendampingi kelompok tani tersebut agar dapat berkembang lebih jauh secara bersama-sama.
“Peran BUMN, swasta besar, atau BUMD bukan semata-mata sebagai offtaker, tapi juga mendampingi mereka. Mendampingi korporasi petani dan nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul berjalan. Ini yang belum ada,” tuturnya.
Model bisnis yang hendak dibangun tersebut di antaranya proses pengolahan hasil panen mulai dari pengemasan, branding, strategi pemasaran, termasuk menghubungkan semua itu dengan sistem perbankan, para inovator teknologi, dan manajemen yang mampu mengelola semuanya dengan baik.
Setelah semua hal tersebut terbentuk, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan menurut Presiden adalah memperkuat ekosistem bisnisnya melalui dukungan regulasi.
“Ketiga, yang kita perkuat adalah ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Karena itu saya minta kementerian dan lembaga memperkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui penyiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” pungkasnya.(rid/lim)
NOW ON AIR SSFM 100
